Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan, sistem pemilu terbuka atau pilih caleg langsung membuat ongkos politik menjadi mahal. “Mereka yang lolos elektoral membutuhkan biaya politik yang besar," kata Said, Jumat (26/4/2024).
Untuk diketahui, dengan sistem pemilu tertutup rakyat hanya memilih partai politiknya saja, bukan calegnya secara langsung. Di kertas suara, hanya ada tanda gambar atau lambang partai, tidak ada nama calegnya.
Said mengatakan, maraknya politik uang dalam pemilu membuat kader-kader PDI Perjuangan tulen banyak yang tersingkir. “Sebab itu, PDI Perjuangan tidak surut untuk memperjuangkan Pemilu dengan proporsional tertutup,” tegas Said.
Selain itu, lanjut Said, PDI Perjuangan mendorong reformasi partai politik yang lebih modern. Yaitu dengan mengutamakan proses kaderisasi sebagai merit politik.
"Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Karena itu, kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas,” ungkap Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Dia berharap, aspirasi PDI Perjuangan ini diikuti oleh partai lain. Sebab, menurut Said, perlu ada evaluasi total dalam Pemilu 2024 agar Pemilu 2029 bisa terlaksana lebih baik dan demokratis.
"Evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam sikap politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024," jelasnya.
Ini bukan pertama kali PDI Perjuangan mengusulkan agar sistem pemilu tertutup kembali diterapkan. Bahkan, salah satu kadernya pernah menggugat sistem pemilu terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK menolak gugatan tersebut. Sehingga pemilu masih menggunakan sistem pemilu terbuka.
Usulan kembali ke sistem pemilu tertutup juga disuarakan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Dia mengusulkan, tidak ada lagi mencoblos nama caleg, tapi cukup partainya saja.
"Mungkin yang salah satu yang bisa dilakukan supaya tidak saling banyak-banyak ngamplopnya di pemilu," kata Kaesang.
Kendati demikian, Kaesang menyadari, sistem pemilu tertutup tidak bisa sepenuhnya menumpas politik uang. Namun, setidaknya bisa mengurangi.
Kalau sistem yang digunakan seperti kemarin, Pemilu 2029 amplopnya akan lebih tebal lagi, karena kan inflasi semua," ungkap putra bungsu Presiden Jokowi itu.
Kaesang menekankan, ke kader PSI untuk tidak bermain politik uang. Ia menduga karena hal itu, PSI tidak bisa masuk Senayan pada Pemilu 2024.
Senada dikatakan PPP. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi menyadari, jika pemilu dilaksanakan dengan sistem tertutup, maka caleg tidak lagi jor-joran menyawer. Sehingga, pertarungan antar caleg semakin terkonsolidasi.
"Tidak seperti pasar bebas. Pemilu tertutup itu kan yang bertarung adalah partai," ujarnya.
Kendati demikian, tetap ada celah politik transaksional meski sistem pemilu diubah dari terbuka menjadi tertutup. Misalnya dengan merebutkan nomor urut calon di setiap tingkatan.
"Jangan sampai ada jual beli nomor urut di internal partai. Hal ini yang perlu diantisipasi," tambah politisi yang akrab disapa Awiek itu.
