Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara, terutama politik uang, sebagai bentuk perlawanan dalam koridor hukum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics (politik uang),” ujar Megawati, dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan ketidaknetralan penjabat kepala daerah, berikut dengan tekanan yang diberikan kepada kepala desa.
Selain itu, Presiden Kelima RI ini juga mengajak masyarakat untuk mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik politik uang yang terjadi.
“Kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan,” ujar Megawati.
Megawati mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan secara terukur untuk menjaga dan mengamankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.
“Terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran,” ucapnya.
Megawati menegaskan bahwa penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral tidak boleh dibiarkan. Ia pun mengungkit kembali putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan.
Menurut dia, ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini, menurut Megawati, sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
“Saya serukan terus menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran,” ucap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyampaikan bahwa pilkada merupakan cermin peradaban bangsa. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi sebuah ungkapan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan.
“Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan,” kata Megawati.
