Jakarta, Gesuri.id - Meilina Siregar, 42 tahun, yang berprofesi sebagai pengacara perusahaan (Corporate Lawyers), adalah pendatang baru di dunia politik dan merupakan calon legislatif tingkat Provinsi DKI Jakarta di Pemilu 2024. Ia terjun di dunia politik melalui sayap organisasi PDI Perjuangan, Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta.
Baca: Lasarus: PDI Perjuangan Kalbar Matangkan Safari Politik Ganjar, Kunjungi Pontianak & Kubu Raya
Seperti diketahui, berdirinya TMP tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin Maruarar Binsar Mangaraja Junjungan Sirait atau dipanggil Ara Sirait, yang membidani selama 20 tahun sayap kepemudaan di PDI Perjuangan.
Dari tangannya TMP menjadi sayap organisasi yang diperhitungkan dan melahirkan beberapa politisi andal, yakni Syukur Nababan, Charles Honoris, Rieke Diah Pitaloka, Utut Adianto, Nico Siahaan dan beberapa politis lainnya.
Meilina dipercaya menjabat Wakil Ketua Bidang Perempuan DPD TMP DKI Jakarta. Istri Raphael Silalahi ini ditugaskan partai di daerah pemilihan 4 Wilayah Jakarta Timur meliputi Kecamatan Matraman, Pulogadung dan Cakung.
Terjun di dunia politik bagi jebolan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) ini adalah dunia yang baru bagi diri ibu tiga putra ini. Namun, “darah” politik ditularkan dari sang Paman (Bapak tua) Sabam Sirait.
Dua sosok, Sabam dan Ara inspirasi bagi Meilina untuk terjun dalam dunia politik. Putri pasangan Ir. Paul Siregar dan Octolina Sidabutar mengaku, mentor politiknya adalah Ara Sirait.
“Saya selalu minta bimbingan sama Abang Ara. Bagaimana pun beliau adalah sosok panutan saya dalam berpolitik,” ucap Meilina.
Dia sadar sistem proporsinal terbuka, tidak ubahnya pasar bebas. Para calon DPRD, baik internal dan eksternal partai berkompetisi untuk meraih tiket kursi DPRD. Namun, di tengah kompetisi sarat money politik.
Namun demikian, Meilina meyakini masih banyak masyarakat menginginkan perubahan dan Anggota DPRD Yang bersih ke depan.
“Kalau main uang, tidak jamin akan bisa lolos. Hal yang perlu didorong mengambil hati rakyat dan meyakinkan rakyat lewat kontrak politik. Itu yang saya akan lakukan, kontrak politik dengan rakyat,”ucap wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara ini.
Baca: Bupati Kapuas Hulu: BUMD Tak Berikan Keuntungan untuk Apa Dipertahankan?
Jika ingin meyakinkan masyarakat, lanjut Meilina, maka selayaknya mendorong dengan mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera melalui pembangunan sumber daya masyarakat (SDM).
“Saya yakin bisa dilakukan bila kita tetap berprinsip bahwa politik itu adalah suci. Politik akan kotor kalau dilakukan menghalalkan segala cara, dengan menyogok rakyat dengan uang. Setelah itu lupa 5 tahun apa yang dikerjakan untuk rakyat. Itu yang harus kita hindari,” tegas Meilina.
