Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel M Giri Ramanda N Kiemas meresmikan Posko Gotong Royong pengawalan pemilu Jurdil di Jalan lintas Sumatera Muara Enim - Prabumulih Desa Perjito Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim Minggu (19/11).
Giri menjelaskan, bahwa PDI Perjuangan mulai bergerak membangun posko-posko pengaduan di tiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Muara Enim, dan Sumsel keseluruhannya
Tujuannya, kata Giri adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa PDI Perjuangan siap menampung seluruh pengaduan dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kecurangan Pemilu 2024.
Baca: 3 Bandara Dibangun di Era Ganjar
Sehingga dengan adanya posko-posko ini masyarakat tidak perlu merasa takut, jika ada sesuatu hal yang tidak baik, apakah ada penekanan dari birokrasi dan pihak-pihak yang coba mengintimidasi masyarakat atau yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu 2024 yang membuat Pemilu tidak jujur dan adil (Jurdil) maka silahkan laporkan ke posko," ujar Giri.
Hari ini, lanjut Giri PDI Perjuangan sudah membangun posko di tingkat kecamatan, setelah ini akan ada posko-posko di tingkat desa dan kelurahan, sehingga nanti pengaduan bisa berjenjang dari desa atau kelurahan, ke tingkat kecamatan pihak kecamatan akan meneruskan ke kabupaten, disana nanti akan ada tim bantuan hukum yang mengawal pengaduan itu.
Akan ada tim PDI Perjuangan yang akan menerima dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan dan pihaknya akan meyakinkan masyarakat untuk tidak takut, jika ada kecurangan, penindasan dan intimidasi dari pihak manapun segera laporkan ke posko-posko yang dibangun PDI Perjuangan
"Kami siap menampung aspirasi dan aduan rakyat agar tercipta Pemilu 2024 yang jujur dan adil tanpa ada intimidasi, rencananya posko yang akan dibangun sesuai dengan jumlah desa, kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim," bebernya.
Baca: Ganjar Pranowo Berpeluang Dapatkan Trah Gelar Wahyu Mataram
Saat ini pembentukan baru di tingkat kecamatan, kemungkinan dalam seminggu ke depan akan serentak di seluruh desa dan kelurahan, bentuk real pendampingan itu, sambung Giri, artinya ketika ada laporan ke posko PDI Perjuangan, laporan akan dilakukan berjenjang dan PPH akan menindaklanjuti ke Bawaslu.
"Bisa jadi nanti ada intimidasi yang terlalu kencang, maka kita akan turunkan satuan tugas (Satgas) pengamanan untuk membantu masyarakat dengan harapan, segala hal yang berkaitan dengan kecurangan Pemilu, baik berbentuk penindasan, penekanan, intimidasi dan hal-hal yang tidak sehat tidak akan terjadi di kabupaten Muara Enim," harapnya.
Oleh itu, lanjut Giri, keberadaan posko ini agar masyarakat yakin ada yang akan membela mereka ketika ada pihak-pihak yang melakukan penekanan dan intimidasi penggiringan suara kepada pihak tertentu melalui jaringan kekuasaan.
