Medan, Gesuri.id - Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih, meminta aparat keamanan TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketiga institusi ini diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
"Saya meminta TNI/Polri serta para ASN di wilayah kerja Sumatera Utara untuk bersikap netral dan tidak condong terhadap ke salah satu pasang calon (Paslon) presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 ini," tegas Meryl Rouli Saragih, Senin (22/1).
Menurut Meryl, Polri dan TNI merupakan alat negara, bukan alat rezim (penguasa), sehingga yang harus dipatuhi seharusnya konstitusi dan aturan perundang-undangan. Begitu juga terhadap para ASN jangan sampai ikut mengampanyekan capres-cawapres yang ikut dalam kontestasi pemilu apalagi terlibat dalam kegiatan kampanye
Ia mencontohkan baru-baru ini, ada kegiatan yang digelar di salah satu dinas di Kota Medan yang diduga terafiliasi dengan salah satu pasangan capres-cawapres. Di mana, kegiatan yang diikuti para kader posyandu dan lainnya itu karena kegiatan itu bernuansa warna tertentu, mulai dekorasi kegiatan, kaos yang dikenakan serta jargon-jargon atau lontaran pertanyaan diduga diselipkan simbol dukungan ke paslon presiden.
Selain itu, lanjut Meryl, banyak informasi beredar adanya rekaman audio diduga berisi percakapan antara oknum aparat penegak hukum dan oknum kepala daerah di Batubara, untuk bahu membahu memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
Belum lagi, viral potongan video oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan yang mengarahkan Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Medan mendukung terhadap salah satu capres-cawapres.
"Jika TNI/Polri serta ASN tidak netral maka berbagi kecurangan dan rekayasa yang diduga dilakukan penguasa dikhawatirkan membuat masyarakat tak lagi percaya pemilu, tak ada lagi pesta demokrasi dan tidak percaya hasilnya," ujar Meryl yang juga Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara.
Bahkan, kata Meryl, saat menggelar serap aspirasi (reses) II Sidang V Tahun 2023-204, dirinya banyak mendapatkan keluhan masyarakat yang mendapat penggiringan dan ajakan dari oknum-oknum ASN untuk memenangkan capres-cawapres tertentu.
"Seharusnya pemerintah mengayomi masyarakat bukan menggiring atau menakuti," sebutnya.
Meryl menambahkan seharusnya ASN dan TNI/POLRI untuk menjaga netralitas dan mengawal pesta demokrasi 2024, apalagi saat ini adalah masa-masa kampanye para peserta pemilu. "Saya meminta dan berharap kepada TNI/Polri serta ASN sama-sama kita menyukseskan pesta demokrasi dengan netral, tanpa menggunakan kekuasaan untuk keberpihakkan," ungkapnya.
Menurutnya, sanksi hukum yang tegas telah tercantum dalam undang-undang. Jika aturan itu dilanggar, ASN, TNI, Polri, atau jajaran perangkat desa bisa dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda belasan juta rupiah.
Ia menyebutkan adapun petikan sanksi tersebut tercantum dalam Pasal 494 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana, setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Politisi muda yang kembali ikut dalam kontestasi pemilu sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut B ini, juga meminta masyarakat ikut bergerak mengawal pelaksanaan pemilu tahun ini, agar apabila ada dugaan praktik-praktir curang bisa melaporkan ke Bawaslu.
"Pengawalan ini terutama juga ke anak-anak muda khususnya yang menjadi saksi di TPS. Ikut mengawasi proses pemungutan suara. Cek mulai dari yang ikut memilih, absensi jumlah yang hadir, dan gunakan live streaming di media sosial pada waktu penghitungan suara dan foto c plano. Karena ini pesta rakyat, rakyat harus ikut terlibat mengawasi," ungkapnya.
