Jakarta, Gesuri.id - Redupnya kepatutan terhadap etika yang seharusnya melekat dalam diri seorang pemimpin kembali dipertanyakan. Keteguhan terhadap nilai, etika dan moralitas adalah kriteria utama atau ukuran dan tujuan dalam menentukan norma-norma keadilan dan kemanusiaan di hadapan publik.
Politik moral bagai mata air menuju telaga kebijaksanaan. Penuh tanggung jawab, populis, adil dan jujur adalah etika dalam politik yang tetap harus dijunjung tinggi.
Maka diskursus terkait etika menjadi relevan saat ini dan akan selalu relevan karena kehidupan manusia terus menerus ditandai oleh pertarungan (konflik) antar kekuatan baik (good) dan kekuatan jahat (evil) yang tak pernah henti-hentinya.
Franz Magnis Suseno menyebut, etika mendasarkan diri pada rasio untuk menentukan kualitas moral kebajikan maka disebut juga sistem filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajibannya.
Pandangan Magnis Suzeno tersebut menegaskan, dalam realitas politik, seorang politisi tidak hanya pintar bersilat lidah namun mampu mempertangungjawabkan tindakan dan omongannya. Harus adanya kesatuan kata dan perbuatan. Politik moral adalah sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan politik yang sehat.
Sementara, dalam pandangan Machiavelli yang menganut sinisme terhadap moral dalam filsafat politik dengan berani menyatakan pemikirannya bahwa tujuan berpolitik bagi penguasa adalah mengamankan kekuasaan yang ia miliki.
Pandangan Machiavelli secara tegas menjawabi realitas politik dan demokrasi yang kita hadapi hari-hari ini. Iklim demokrasi yang harusnya berada dalam nuansa sejuk dan dituntut berjalan dalam keutamaan norma-norma adil nyatanya tergeser dalam jurang yang curam dan gelap.
Pidato Calon Presiden (Capres) RI Prabowo Subianto yang mengatakan 'Ndasmu Etik' menggenapi peristiwa politik yang keruh. Umpatan ‘Ndasmu Etik’ dalam video dengan durasi pendek itu beredar di media sosial baik X atau twitter maupun juga Instagram bahkan berselancar bebas di TikTok dan menjadi bahan perdebatan tentang etika semu yang tak lagi dimiliki Prabowo.
Sebelumnya, narasi ‘gemoy’ dan joget-joget’ yang mengangkangi demokrasi substansial dan nihil pendidikan politik itu merusak pola pikir generasi bangsa, kini ‘ndasmu etik’ kembali dihidangkan Prabowo dalam perjamuan kontestasi politik 2024.
‘Ndasmu Etik’ dengan tegas telah menelanjangi keutamaan dan standar kepatutan terhadap ‘etik’ dan ‘moral’ yang harus melekat dalam diri Prabowo sebagai Calon Presiden di 2024. Umpatan-umpatan yang bengis, sinisme terhadap etik ini pernah diungkap Prabowo dalam panggung politik di Pilpres 2019. Berbagai ujaran sinis terus dilontarkan Prabowo terhadap Jokowi yang pada 2019 merupakan musuh politik Prabowo, publik belum lupa akan hal tersebut.
Dikutip dari Kamus Bahasa Jawa - Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1993), kata ndasmu berasal dari kata dasar endhas yang artinya "kepala".
Kata endhas termasuk dalam bahasa Jawa Krama Ngoko atau tingkatan yang paling kasar. Kata endhas biasanya dipakai sebagai umpatan, atau bisa juga ditujukan untuk hewan, misalnya endhas pitik (kepala ayam), endhas kebo (kepala kerbau), dan seterusnya.
Secara kontekstual, Prabowo memberi simbol kepada publik serta lawan politiknya bahwa dalam pertarungan Pilpres, iman ‘etik’ tidak ada lagi dalam ruang demokrasi, yang ada hanyalah keyakinan untuk mempertahankan kekuasaan yang menghalalkan segara cara. Ciri seperti ini yang akan melahirkan penguasa berwatak bengis dan melahirkan kekuasaan sebagai alat untuk mendominasi. Sebab ia mengakar pada penyembahan segala cara untuk berkuasa.
Ali Bin Abi Thalib mengatakan, ‘Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang-orang baik’. Maka menuju Pilpres 2024, kerja kolektif orang-orang baik diperlukan untuk menghentikan niatan-niatan jahat berkuasa, seperti yang dikatakan Magnis Suseno bahwa ‘Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik tetapi mencegah yang terburuk berkuasa.’
