Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan Pusat (Badiklatpus) PDI Perjuangan, Eva Sundari mengatakan tidak masalah jika Nadhatul Ulama (NU) meminta jatah menteri kepada Presiden terpilih, Joko Widodo. Namun ia mengatakan NU saat ini sudah mendapat kursi dengan terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.
Ma'ruf Amin sebelumnya diketahui sebagai Rais Aam PBNU, dan saat ini menjabar sebagai Mustasyar PBNU.
Baca: Menteri dari NU? Kiai Ma'ruf: Belum Ada Pembicaraan Kriteria
"Jadi jangan double-double. Apalagi wapresnya sudah NU, itu senilai banyak menteri lho wong menko (menteri koordinator) saja dinilai tiga menteri kok," ujar Eva saat dihubungi wartawan, Selasa (2/7).
Eva mengatakan selama ini keberadaan NU sudah terwakilkan dari PKB. Karena itu, ia menilai jika sudah melalui jalur partai, maka tidak perlu lagi menggunakan jalur non partai.
Meskipun demikian, Eva tak keberatan jika hal itu tetap diminta oleh NU. Tapi baiknya dari satu pintu saja.
"Saya yakin Pak Jokowi akan merespon positif ke permintaan-permintaan tersebut karena beliau tentu sudah paham data-data kinerja masing-masing kelompok pendukung," katanya.
"Tapi kebijakan kita kembalikan ke prinsip prerogatif menterilah," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), menyatakan bahwa kontribusi NU menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Baca: Kiai Ma'ruf Akan Mundur dari MUI Setelah Pelantikan
Untuk itu, pihaknya pun meminta tambahan jatah menteri bagi kader NU di kabinet. Menurut Gus Ali, tak ada perjuangan yang gratis. Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar juga mengatakan telah menyiapkan kader terbaik untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024.
"Kalau siap, sejak dulu siap," kata Miftachul di Jakarta pada Minggu (23/6).
