Jakarta, Gesuri.id - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (25/3).
Rapat dengan agenda evaluasi tahapan Pemilu 2024 ini dihadiri Ketua KPU Hasyim Asyari dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junirmat Girsang mengatakan, pihaknya akan meminta laporan dari penyelenggara pemilu tentang proses dan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 februari 2024.
"Terkait laporan penyelenggara, ada beberapa hal yang harus kita kritisi yang selama ini menjadi viral di masyarakat," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Yang pertama, kata Junimart soal aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU. Kemudian soal penyelenggara pemilu di daerah yang tidak bisa bersinergi antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Contohnya ketika Bawaslu meminta c1 pemilu, KPU tidak bisa memberikan tapi tidak untuk semua daerah," ujarnya.
Junimart juga menyoroti tidak sinergisnya sesama komisioner KPU. Menurut dia, ada Ketua KPU daerah yang tidak bersedia memberikan C1 kepada Komisioner KPU.
"Mungkin yang paling menarik adalah bagaimana KPU tidak bisa memberikan jawaban tentang masuknya sirekap yang ternyata error dari daerah," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.
