Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Paramitha Widya Kusuma disebut sebagai calon terkuat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Brebes tahun 2024.
Bahkan dari hasil survei elektabilitas yang diliris PDI Perjuangan, namanya paling unggul dari calon lain. Apa yang akan dilakukan Mba Mitha ketika mendapat amanat sebagai Bupati Brebes? berikut penuturannya.
Saya melihat dinamika dan problematika kepemimpinan di daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan bisa menjadi rumit serta bervariasi, hal itu karena tergantung banyak faktor. Di antaranya, persaingan politik antarpihak atau partai politik lokal. Ini dapat mengakibatkan hambatan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Politisasi proyek pembangunan sering terjadi, dimana keputusan pembangunan tidak selalu didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi lebih dipengaruhi pertimbangan politik.
Baca: Civitas Ganjar Paparkan Kinerja Ganjar Pranowo Di Jawa Tengah
Otonomi daerah memang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal, namun terkadang ada konflik antara kepentingan lokal dan kebijakan nasional atau regional. Hal ini dapat menghambat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta menyulitkan implementasi kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi. Keterbatasan sumber daya juga menjadi problematika yang harus diatasi. Banyak daerah menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan, SDM, maupun infrastruktur. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan korupsi dan nepotisme, juga sering menjadi masalah serius di beberapa daerah. Hal ini tidak hanya merugikan pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal.
Problematika lain, yakni keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan seringkali kurang optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat ini, dapat mengakibatkan keputusan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka, serta mengurangi legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan pembangunan. Belum lagi, perbedaan kondisi geografis dan sosial, karena setiap daerah memiliki kondisi geografis dan sosial yang unik, yang memengaruhi prioritas pembangunan dan strategi yang diterapkan.
Untuk mengatasi problematika ini, jelas membutuhkan komitmen kuat dari pemimpin daerah untuk berintegritas, berinovasi, dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Pemimpin daerah juga harus mampu memahami dan mengelola keragaman di daerahnya dengan bijaksana, untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan kepemimpinan yang efektif, pemberdayaan masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengelolaan sumber daya yang bijaksana, merupakan kunci untuk mengatasi tantangan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Hal Ini Untuk Tanggapi Pernyataan Jokowi
Membangun kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan juga harus dilakukan. Selain itu, membangun kemitraan yang kokoh antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk merencanakan, mendanai, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan.
Saya yakin, ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi risiko, dan memperluas akses terhadap modal dan teknologi. Termasuk, dengan memanfaatkan inovasi teknologi, seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik, memperluas akses terhadap layanan publik, dan meningkatkan transparansi dalam mengambilan keputusan.
Bicara komitmen terhadap daerah, saya menilai kemandirian pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masih sangat rendah. Ini ditandai dengan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Brebes sangat bergantung kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal ini berpengaruh terhadap tidak optimalnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes. Untuk itu, seorang kepala daerah harus membuat sistem pengendalian pajak dan retribusi yang lebih baik. Kepala daerah harus mengupayakan pendapatan dari sumber-sumber lain. Pengembangan potensi spesifik daerah juga harus dioptimalkan, dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, demi diwujudkannya kemandirian ekonomi Brebes.
Program Brebes Berdaya Saing, Ekonomi Tangguh, Responsif, Elok dan Sejahtera (BERES) yang saya buat, merupakan program yang berbasis kepada kepentingan masyarakat, untuk menjawab semua problematika pembangunan tersebut. Melalui program ini, saya yakin permasalahan yang dihadapi Kabupaten Brebes bisa teratasi.
