Jakarta, Gesuri.id - Menanggapi keluhan SBY terhadap netralitas aparat negara dalam Pilkada serentak, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH menegaskan bahwa tuduhan tersebut merendahkan hak rakyat yang berdaulat. Tak hanya itu saja, Bambang menyebut hal tersebut merupakan cermin kepanikan SBY.
"Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim alpha, bravo dan delta? Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus Partainya? Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?”, ujar Bambang DH.
Bambang DH justru menunjukkan bagaimana Pilkada di Jawa Timur dikotori oleh praktek penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diklaim secara sepihak sebagai programnya Khofifah.
“Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tersebut. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY," kata Bambang DH.
Atas dasar berbagai hal di atas, Bambang DH menyarankan SBY untuk melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain dengan menggunakan cara berpikir ketika dia berkuasa dengan menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.
“PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali 5 tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan,” katanya.
Bambang DH berharap seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya.
“Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan,” tegas Bambang DH.
