Bali, Gesuri.id - Mantan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali Nyoman Parta mendesak PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memasang kembali seluruh baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDI Perjuangan.
Baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDI Perjuangan sempat dicopot saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10) kemarin.
Anggota Komisi VI DPR ini mengaku belum semua baliho yang dicopot dipasang kembali. Total ada 6 baliho diturunkan di sekitar lokasi kunjungan kerja Jokowi.
"Seharusnya pemprov pasang lagi, kalau dia disuruh PJ Gubernur Bali menugaskan Satpol PP melepas dia harus memasang lagi. (Per hari ini) belum dipasang, artinya tidak semua dilepas itu dipasang," katanya di Kantor DPD PDI Perjuangan Bali, Kamis (2/11).
Menurutnya, alasan Pemprov Bali mencopot baliho demi estetika dan sesuai protokol kenegaraan dibuat-buat. Pencopotan baliho secara tiba-tiba turut melawan demokrasi.
"Alasan melepas itu kan persoalan estetika. Kalau estetika kan berarti mengganggu keindahan. Lalu kenapa dipasang lagi? Berartikan alasannya dibuat-buat," katanya.
"Kedua, bagi kami diturunkan baliho Ganjar-Mahfud itu bukan sekadar baliho yang awalnya berdiri langsung turun di tanah, bukan itu urusannya. Kita menentang tindakan-tindakan yang melawan demokrasi," katanya.
PDI Perjuangan belum memutuskan mengambil langkah hukum atas pencopotan baliho Ganjar-Mahfud. Namun, dia berharap peristiwa ini tidak terjadi lagi demi nilai-nilai demokrasi.
"Intinya kami menolak hal itu terjadi lagi. Di mana pun dalam demokrasi, sosialisasi diberikan jaminan, diberikan ketentuan oleh undang-undang agar masyarakat tahu siapa yang akan jadi calon presiden,"
"Jangan alasan presiden datang tidak boleh ada baliho. Rasionalitasnya yang saya tidak temukan, ada presiden datang, baliho harus dilepas," katanya.
Pemprov Bali memastikan pencopotan baliho pasangan capres Ganjar-Mahfud saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kabupaten Gianyar tak bermuatan politis.
Sekda Bali Dewa Made Indra menjelaskan, berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) persiapan kunjungan presiden bersama pihak Istana sepakat membersihkan seluruh alat peraga yang tidak berkaitan dengan kegiatan Jokowi.
Alat peraga yang dimaksud adalah berkaitan dengan capres-cawapres, partai dan caleg. Alat peraga dicopot minimal 200 meter dari lokasi kunjungan kerja.
"Tidak bermuatan politik, pembersihan di lokasi Kunker presiden dilakukan tanpa memandang capres dan partai tertentu," katanya dalam siaran pers, Selasa (31/10).
