Jakarta, Gesuri.id - Peneliti Formappi Lucius Karus berharap PDI Perjuangan dan juga PKS menjadi oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia pun teringat pada sikap PDI Perjuangan pada periode 2009-2014 yang pernah menjadi oposisi di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Lucius mengatakan, meski suaranya kalah dari jumlah partai politik pendukung penguasa, tapi PDI Perjuangan dan PKS bisa menggabungkan kekuatannya dengan sipil.
"Kalau dia bisa menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan masyarakat sipil, kekuatan publik, itu dengan mudah DPR bisa dipaksa untuk mengikuti aspirasi publik, itu pernah dilakukan oleh PDI Perjuangan di era menjadi oposisi di tahun 2009-2014," kata Lucius du kantor Formappi, Jakarta, Senin (13/5/2024).
"Jadi asal PDI Perjuangan dan PKS konsisten mau tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah, saya kira mereka punya pengalaman untuk bisa menunjukkan kekuatan di parlemen," sambungnya.
Menurut Lucius, PDI Perjuangan dan PKS punya pengalaman untuk menggalang kekuatan masyarakat sipil. Jika kekuatan mereka bersatu dengan publik, maka bisa menekan parlemen dalam proses pengambilan keputusan.
"Jadi tugas kita sekarang mendorong agar PDI Perjuangan tidak terbujuk oleh rayuan kekuasaan sehingga ada jaminan bagi kita, ada check and balances yang cukup berpengaruh di 5 tahun mendatang," ujarnya.
Demokrasi Bisa Terganggu
Lucius menyebut, bila PDI Perjuangan dan PKS bergabung ke pemerintahan maka demokrasi di Indonesia sudah selesai.
Terlebih, presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyindir para pihak yang tidak mau kerja sama untuk tidak mengganggu.
"Kalau tidak, demokrasi sudah selesai. Karena sudah dibilang oleh presiden terpilih 'kalau jadi oposisi diam saja' gitu. Atau 'duduk di pinggir jalan tapi gak usah ganggu presiden, deh, enggak usah ganggu koalisi'," kata Lucius.
