Yogyakarta, Gesuri.id - Deklarasi #2019GantiPresiden menuai penolakan di daerah oleh sekelompok masyarakat. Di Surabaya, bahkan terpaksa dibubarkan polisi karena dinilai berpotensi mengganggu keamanan.
Baca: Aria Bima: Gerakan #2019GantiPresiden Pragmatis
Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Bambang Praswanto menilai, aksi deklarasi #2019GantiPresiden merupakan bagian dari kampanye provokatif. Karena itu, wajar saja polisi membubarkan aksi, seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.
"Kita sejak awal, saya kira teman-teman pahami terutama PDI Perjuangan, Golkar, dan NasDem jelas kita anggap (#2019GantiPresiden) sudah masuk dalam kampanye provokatif," ujarnya di University Club (UC) Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (27/8).
Bambang mengatakan, kepolisian punya kewenangan untuk membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden. Tentu dengan pertimbangan indikasi ancaman keamanan bila aksi terus dilakukan.
"Saya kira itu masalah keamanan. Kalau keamanan menganggap itu sudah mengganggu silakan saja (dibubarkan). Keamanan kan punya SOP sendiri. Tapi kami, terutama PDIP selalu menghambat itu (aksi tersebut). Diadang kalau perlu kita izinya ra toke (tidak dikeluarkan), kita bilang sama Polda itu kampanye," katanya.
Sementara itu, aksi tersebut juga tergolong masif dan bisa saja diadakan di Yogyakarta. Menanggapi hal tersebut Bambang mengaku pihaknya siap bersikap.
"Kita jaga dengan berbagai cara, baik halus maupun tidak. Kita siap. Kalau mereka bilang pilih yang lain silakan saja, tapi jangan bilang ganti presiden itu apa sih, provokatif itu, kampanye kan belum waktunya," bebernya.
Baca: Absurditas #2019GantiPresiden, Agitasi Kaum Karbitan
Bambang pun menegaskan dengan fakta tersebut seharusnya Bawaslu harus bertindak. "Mestinya Bawaslu bertindak. Itu sudah kampanye, kampanye (harusnya) yang baik yang berbudaya yang bergembira tidak dengan bentrok-bentrok, demokratis itu jadi tagline kita. Bermartabat," pungkasnya.
