Makassar, Gesuri.id - Perdebatan sistem pemilu legislatif antara proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup masih menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca: Tolak Penundaan Pemilu, Bu Mega Arahkan PDI Perjuangan Kokoh di Jalan Konstitusi
Sekjen PDI Perjuangan Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu konsisten dengan sikap mendukung sistem proporsional tertutup, demi menjaga marwah partai politik dalam proses pemilu di Indonesia.
Dengan sistem proporsional tertutup, maka ada tanggung jawab partai politik untuk wajib mendidik dan menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa.
"Proses kaderisasi di internal partai, adalah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan," ujar Hasto menjawab awak media di Makassar pada Senin (6/3).
Hasto memastikan bahwa PDI Perjuangan mendorong sistem Proporsional Tertutup karena berbicara kepentingan bangsa dan negara. PDI Perjuangan ingin parpol memastikan setiap partai mempersiapkan benar para anggota legislatif yang punya tugas besar dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi representasi.
Kata Hasto, PDI Perjuangan ingin seluruh anggota dewan punya komitmen menyelesaikan masalah rakyat melalui keputusan politik. Dan juga membangun desain bagi masa depan bagi bangsa Indonesia, karena itulah kualitas harus dikedepankan dari sekedar popularitas.
"Bagaimana (kualitas) anggota dewan kalau basisnya hanya popularitas? Kalau kemana-mana modalnya hanya membawa kamera kemudian mengabadikan kegiatannya, tapi melupakan substansinya. Sehingga politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara," ungkap Hasto menyinggung sistem proporsional terbuka dalam pemilu.
Karena berebut popularitas figur itu, Hasto pun menyontohkan fenomena dimana ketika terjadi bencana, semua datang hanya untuk menunjukkan bahwa dia telah berbuat, tapi tak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa dengan mengedepankan mitigasi bencana, pengaturan tata ruang, dan lain-lain.
"Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara kita (proporsional tertutup, red) gotong royong," jelas Hasto.
Karena basisnya yang individu tersebut, Hasto menyatakan, pada akhirnya mendorong nepotisme yang makin marak. Suatu partai, hanya untuk mendapatkan kursi, lalu mencalonkan keluarga pejabat, kemudian mereka yang populer; tapi melupakan proses kaderisasi di internal partainya. Padahal itulah tugas partai sangat penting bagi masa depan.
"Itulah yang disikapi sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban," tandas Hasto.
Bagi Hasto, Parpol yang sukanya bajak membajak kader, mempromosikan kader lain sebagai jalan pintas, tentu saja mereka tidak akan setuju dengan proporsional tertutup yang disuarakan PDI Perjuangan.
"Sehingga mari kita kembalikan kepada marwah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan," lanjutnya.
Sebaliknya, Hasto mengakui proporsional tertutup yang juga memiliki kelemahan, yakni terkait adanya keputusan elitis dimana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.
"Soal ini ya partai harus bertanggungjawab, kenapa menempatkan kader-kadernya di peringkat satu, dua, dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik," tandas Hasto.
Wartawan bertanya mengenai PDI Perjuangan menyikapi hakim MK saat memutus gugatan menyangkut sistem pemilu. Politikus kelahiran Yogyakarta itu mengaku pihaknya yakin pada akhirnya Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang tepat. PDI Perjuangan percaya penuh karena MK dalam mengambil keputusan selalu independen, merdeka, dan tak boleh masuk dalam kepentingan praktis.
Baca: KPU & Bawaslu Harus Perketat Pengawasan Politik Uang di Pemilu
Karena itulah, lanjut Hasto, hakim MK harus memiliki jiwa dan sikap kenegarawanan agar mengambil keputusan terbaik, mengingat peserta pemilu bedasarkan UUD 1945 adalah partai politik. Bukan orang per orang.
"Jalur orang per orang itu sudah dibuka melalui jalur DPD. Yang seharusnya ke sana. Kalau jalur partai itu jalur kolektif. Sehingga partai akan kokoh pada ideologi, platform, sesuai jati dirinya berpartai," tuntas Hasto.
