Ambon, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Maluku telah membuka pendaftaran penjaringan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) sejak 17 April 2024 lalu. Kini tercatat sudah lima kandidat mengambil formulir, dua di antaranya seorang jenderal TNI aktif dan purnawirawan.
"Empat cagub yang mengambil formulir, masing-masing Brigjen TNI Said Latuconsina (Danlatamal IX Ambon), purnawirawan Letnan Jenderal TNI Jeffry Apoly Rahawarin (mantan Pangdam XVI/ Pattimura, Barnabas Orno (Wakil Gunernur Maluku) dan Febry Calvin Tetelepta (Deputi I Kantor Staf Presiden)," jelas Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan bakal cagub-cawagub PDI Perjuangan Maluku James Maatita kepada detikcom, Jumat (19/4/2024).
"Nah, untuk cagub ada Abdullah Vanath (mantan Bupati Seram Bagian Timur)," sambungnya.
James menjelaskan empat bakal cagub dan satu cawagub itu belum mengembalikan formulir pendaftaran yang diambil. Sebab, kata James, batas penutupan pendaftaran masih jauh, yakni 30 April 2024.
"Sejauh ini belum ada (cagub-cawagub) yang mengembalikan formulir pendaftaran karena batas pengembalian pada 30 April 2024. Yah jadi kita tetap menunggu hingga batas tanggal tersebut," ujarnya.
James menyebut usai pendaftaran berakhir, tahapan selanjutnya DPD PDI Perjuangan Maluku akan sosialisasi bakal cagub-cawagub ke publik. Sosialisasi ini akan dilakukan pada 11 kabupaten/kota di Maluku.
"Masing-masing (cagub-cawagub) akan turun ke kabupaten/kota untuk sosialisasi diri dan juga memperkenalkan visi-misi ke masyarakat. Kemudian DPD PDI Perjuangan juga akan melakukan FGD untuk tambahan visi-misi yang berkaitan dengan arah perjuangan PDI Perjuangan yang harus ditampung bakal calon," jelasnya.
"Tujuannya, apabila dia (cagub-cawagub) terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur maka tentu program-program perjuangan dari PDI Perjuangan turut dijadikan bagian dalam visi-misi dan dikerjakan," harapnya.
Lebih lanjut James mengungkapkan DPD PDI Perjuangan Maluku dalam Pemilu 2024 memperoleh 8 kursi di DPRD Maluku. Dia menyebut delapan kursi ini otomatis posisi yang diincar pastinya calon gubernur.
"Dengan delapan kursi, pasti yang kita incar calon gubenur. Nah, kader-kader diwajibkan atau diminta mendaftarkan diri. Nanti kita lihat keputusan lebih lanjut ditangan DPP PDI Perjuangan. Apakah kader yang akan dipromosikan ataukah non kader," jelasnya.
"Untuk kader sendiri, apakah itu pak Benhur G Watubun (Ketua DPRD Maluku) atau ibu Mercy Chriesty Barends (anggota DPR-RI). Keputusan ya tergantung konsultasi dari DPP (PDI Perjuangan)," jelasnya.
Meski begitu, James menegaskan dalam penjaringan tak membedakan antara kandidat kader maupun non kader. Patokan utamanya adalah hasil survei keterpilihan di masyarakat siapa yang tertinggi.
"Kita tidak akan membedkan antar kader dan non kader. Sebab semua kandidat adalah warga masyarakat dan warga negara sehingga punya kesempatan dan peluang yang sama," tegasnya.
"Memang prioritas ada pada kader, tapi apabila nanti surveinya yang berkaitan dengan indikator-indikator keterpilihan ternyata lebih dominan kepada non kader, ya non kader yang diberikan (rekomendasi)," jelasnya.
