Jakarta, Gesuri.id - Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, meminta agar usulan pemilihan kepala daerah, seperti gubernur dan bupati, dilakukan oleh DPRD untuk dikaji ulang.
“Sampai saat ini kan itu masih lemparan usul dari Pak Prabowo. Namun, kami berharap itu dikaji ulang lagi,” ujar Chico Hakim saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu (15/12).
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Chico menegaskan, pemilihan langsung oleh rakyat merupakan salah satu hak yang diperjuangkan masyarakat selama masa reformasi.
Baca juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Keinginan Lama Prabowo yang Dulu Digagalkan SBY
“Salah satu yang kita perjuangkan di reformasi setelah Orde Baru adalah pemilihan langsung oleh rakyat,” imbuhnya.
Dia juga menekankan bahwa bagi PDI Perjuangan, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
“Dan, bagi PDI Perjuangan, hukum tertinggi adalah kedaulatan rakyat,” tutup Chico.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dinilai lebih efisien dalam pemilihan.
Menurutnya, negara-negara tersebut hanya melaksanakan pemilihan sekali, yakni untuk anggota DPRD, dan selanjutnya DPRD yang memilih bupati dan gubernur.
Baca juga: ICMI Bakal Kaji Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
Prabowo mengungkapkan bahwa sistem pemilihan di Indonesia dapat menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah dalam waktu singkat.
Hal ini disampaikan saat ia menghadiri HUT Golkar di Sentul pada Kamis (12/12/2024) malam.
Baca: Ganjar Pranowo Bertekad Dorong Industrialisasi Hingga Daerah
"Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo.
Prabowo berpendapat bahwa sistem pemilihan yang diterapkan di negara-negara tetangga jauh lebih hemat dibandingkan dengan pemilihan di Indonesia.
Ia mencatat bahwa uang yang dikeluarkan untuk pemilihan dapat digunakan untuk kebutuhan lain, seperti makanan anak-anak, perbaikan sekolah, dan perbaikan irigasi.
