Bandung, Gesuri.id - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jabar Abdy Yuhana menilai sikap yang ditunjukan MUI Jawa Barat terkait gerakan tolak tagar #2019GantiPresiden untuk menjaga kondusifitas masyarakat. Ditakutkan hal tersebut bisa memicu konflik.
"Saya kira demokrasi sudah memberikan jalan dalam memilih pemimpinnya termasuk dalam restrukturisasi politik konstitusional yaitu pemilu," kata Abdy sapaan akrab Politisi PDI Perjuangan ini, saat dihubungi, Kamis (2/8)
Untuk itu Abdy meminta, agar cara barbar seperti gerakan model itu harus dihindari karena tidak sejalan dengan semangat demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: PDI Perjuangan Tak Terpengaruh Ijtimak Ulama Soal Capres
"Cara-cara konstitusional harusnya lebih dikedepankan. Cara barbar harus ditinggalkan. Cara itu dilakukan, lalu kemudian kubu kami menggunakan pola itu, yang dirugikan tentu masyarakat. Suasana akan tidak kondusif dan terjadi gesekan horizontal. Tentu itu tidak kita inginkan," ucap Abdy.
Terkait dengan pernyataan lanjut Abdy, sikap MUI Jabar terkait #2019GantiPresiden jangan dimaknai sebagai gerakan politik atau bentuk dukungan untuk pihak tertentu. Imbauan tersebut dikeluarkan MUI, kata Abdy, semata-mata untuk menjaga kondusifitas di masyarakat.
"Ini imbauan agar jalan demokrasi lebih baik. Kemudian ini juga semacam keresahan (MUI) demi menjaga situasi kondusif," katanya.
Abdy juga sependapat dengan pernyataan MUI Jabar yang menilai gerakan #2019GantiPresiden kental dengan provokasi. Selain itu gerakan tersebut kurang mendidik bagi masyarakat.
"Kita lihat saja deklarasi gerakan itu ada kerumunan massa, lalu pasti menyampaikan orasi. Orasi ini mengeluarkan statement yang memancing situasi orang tidak demokratis. Sementara demokrasi telah memberi jalan untuk mengganti Presiden Pemilu di April nanti," katanya.
"Gerakan itu tidak memberi unsur edukasi karena jelas restrukturisasi politik melalui cara Pemilu," pungkasnya.
