Ikuti Kami

PDI Perjuangan Soroti Mahalnya Biaya Pelaksanaan Pilkada

Biaya politik yang mahal tersebut juga diperparah dengan adanya kebiasaan untuk melakukan money politics.

PDI Perjuangan Soroti Mahalnya Biaya Pelaksanaan Pilkada
Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim.

Jakarta, Gesuri.id - Juru Bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menegaskan PDI Perjuangan menyayangkan akibat biaya yang mahal Pilkada banyak menimbulkan calon tunggal di beberapa daerah.

"Sangat disayangkan memang dan menyedihkan sistem demokrasi kita ini. Sesungguhnya memang bisa dibilang biaya (politik) kita mahal," kata Chico, Jumat (6/9).

Baca: Ganjar Beberkan Banyaknya Koperasi Bobrok di Indonesia

Menurut Chico, biaya politik yang mahal tersebut juga diperparah dengan adanya kebiasaan untuk melakukan money politics yang dilakukan beberapa pasangan calon. Sehingga hal tersebut membuat biaya politik pada kontestasi politik apapun semakin mahal.

"Ini sudah bukan rahasia lagi, walaupun ada penegakan aturan namun juga terkadang tebang pilih. Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara bekerja tidak maksimal untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal seperti ini dan inilah yang membuat biaya politik semakin mahal," ujar Chico.

Ke depannya, Chico berharap, kebiasaan money politics ini dapat ditekan dengan penegakan hukum dan aturan yang ketat sehingga biaya yang mahal dalam kontestasi politik ini tidak terjadi.

Selain itu, terkait dengan ambang batas dari dukungan partai politik (parpol) juga bisa dimaksimalkan lagi guna mendorong partai politik untuk mengusung para kadernya.

"Harapan ke depannya tidak ada lagi seperti biaya yang mahal atau adanya calon tunggal, semoga ambang batas dari dukungan parpol itu juga bisa diletakan pada batasan paling tinggi sehingga hal itu dapat memaksa partai politik untuk bisa memasangkan kader-kadernya untuk maju," tuturnya.

Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo

Diketahui sebelumnya, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan bahwa banyaknya calon tunggal pada Pilkada serentak 2024 karena biaya untuk menjadi kepala daerah tinggi dan bahkan tingkat kota/kabupaten sudah ada yang tembus hingga Rp1 triliun.

"Pada Pilkada 2020 ada yang menghabiskan biaya politik hingga Rp1 triliun, dan itu masih di tingkat kota/kabupaten," kata Aditya, Kamis (5/9).

Quote