Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan tidak mau terburu-buru dalam menentukan bakal calon gubernur (cagub) yang akan diusung di Pilkada Jakarta 2024.
Juru bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, Jakarta merupakan daerah yang sangat strategis dan menjadi etalase kepemimpinan nasional.
"Jakarta ini daerah yang sangat strategis. Secara nasional, menjadi etalase kepemimpinan politik dan ekonomi. Maka tentu kami harus berhati-hati." ucap Aryo melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa (23/7).
BaCa: Ganjar Sambangi Kantor Banteng Provinsi Lampung
Politikus muda ini menjelaskan, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi kaderisasi dengan mendorong kader-kader internal berkontestasi diberbagai jabatan publik.
Ia mengungkapkan, PDI Perjuangan merespons positif jika banyak nama tokoh yang muncul sebagai bakal calon gubernur.
"Artinya demokrasi kita sehat. Kritisisme masyarakat Jakarta hidup dan punya banyak pilihan calon pemimpin." katanya.
Aryo mengatakan, rakyat Jakarta masih merindukan sosok Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok untuk kembali memimpin di wilayah bekas ibu kota negara tersebut. Ia merujuk pada hasil sigi sejumlah lembaga yang menunjukan elektabilitas Ahok masih tinggi.
"Beliau relatif jarang bicara tentang politik beberapa tahun terakhir dibandingkan kandidat-kandidat yang lain, tetapi namanya sangat kompetitif secara elektoral," ujar Aryo
BaCa: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Ia menilai, masih ada memori kolektif masyarakat Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok yang tegas dan antikorupsi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2014-2017. "Ini artinya ada memori kolektif dari masyarakat Jakarta tentang kepemimpinan teknokratik yang tegas dan antikorupsi sebagaimana yang diteladankan oleh Pak Ahok semasa menjadi gubernur," kata dia.
Lebih lanjut Seno mengatakan partainya masih memiliki cukup waktu memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Sebab pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum akan dimulai pada akhir Agustus mendatang.
"Prinsipnya, pemilu adalah hajatan kedaulatan rakyat, bukan ajang konsensus elite. Jadi harus dipertanggungjawabkan dengan hati-hati oleh semua partai politik. Kami berada di posisi itu untuk menentukan timing yang tepat dalam mengumumkan calon," kata dia.
