Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus, menegaskan PDI Perjuangan tidak sepakat pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD seperti era Orde Baru.
"Sejauh ini kita berpandangan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih calon pemimpin tidak boleh dirampas hanya karena ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada atau banyaknya uang yang harus dihabiskan kandidat untuk memenangkan kontestasi," kata Deddy kepada wartawan, Senin (16/12).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Deddy menjelaskan, memang sistem Pilkada perlu dievaluasi. Akan tetapi, bukan dengan cari merampas kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin.
"Tantangan terbesar untuk menekan biaya Pilkada itu juga menjadi tanggung jawab partai politik, kandidat, penyelenggara dan pengawas Pemilu," ucap Deddy.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, ke depan, diharapkan tidak ada lagi cawe-cawe pemimpin negara hingga pengerahan instrumen negara baik dalam Pilkada maupun Pemilu.
"Tantangan lain adalah bagaimana menghasilkan Pemilu yang jurdil, menjaga etika dan moral politik serta menghilangkan budaya cawe-cawe instrumen kekuasaan dalam kontestasi Pemilu," kata Deddy.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Sebelumnya Prabowo memberikan usulan ini dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12). Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.
