Jakarta, Gesuri.id - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyebut rencana memindahkan balai kota ke utara Jakarta, yang ingin dilakukan Ridwan Kamil tidak mempunyai konsep jelas.
Menurut Gilbert, rencana pemindahan tersebut berbeda dengan alasan pemerintah pusat yang ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dengan pertimbangan penurunan permukaan tanah.
“Maka memindahkan balai kota ke tanah yang lebih rendah dari saat ini, jelas tanpa konsep dan tanpa mengetahui masalah,” kata Gilbert kepada Tempo, Kamis, 21 November 2024.
Baca: Ganjar Harap Relawan Andika-Hendi Tidak Patah Semangat!
Mantan anggota DPRD DKI ini menyebut, kondisi di Jakarta Utara juga lebih membutuhkan air minum dengan cakupan 100 persen dan pengelolaan limbah. Apalagi air tanah yang disedot membuat penurunan permukaan makin cepat. Sehingga, pembangunan jaringan saluran air bersih menjadi mendesak.
“Tanah yang penuh limbah E. Coli yang digunakan masyarakat Jakarta Utara perlu diatasi dengan saluran alir bersih yang cakupannya 100 persen,” kata dia.
Gilbert menuturkan akan lebih baik jika APBD yang terbatas digunakan untuk proyek dengan konsep yang jelas. Gubernur terpilih mesti memahami permasalahan di Jakarta.
Baca: Ganjar Pranowo Yakin Andika-Hendi Akan Menang di Pilgub Jateng
“Karena rakyat Jakarta membutuhkan perbaikan bukan polesan,” ujarnya.
Rencana Ridwan Kamil memindahkan balai kota dari Jalan Merdeka Selatan di Jakarta Pusat ke Jakarta Utara disampaikan saat debat ketiga pilkada Jakarta pada Ahad kemarin. Saat ini Balai Kota Jakarta berada di kawasan ring satu di kawasan Monas, seberang Istana Presiden dan bersebelahan dengan Istana Wapres.
Kang Emil, sapaan akrabnya, mengakui keinginan itu berawal dari sebuah imajinasi seperti halnya Ibu Kota Nusantara (IKN). "IKN itu datang dari imajinasi melalui sebuah keputusan politik yang mahal, yakni keputusan untuk pindah ke sana. Itu menjadi IKN hari ini," ujarnya, Ahad malam, 17 November 2024.
