Jakarta, Gesuri.id - Atensi warganet ini antara lain terlihat dari jumlah unggahan dan interaksi seputar konten “Mahfud MD” sepanjang satu pekan terakhir. Pemantauan yang dilakukan menggunakan aplikasi Talkwalker sepanjang 27 Januari – 2 Februari 2024 menunjukkan terdapat 730.315 unggahan dan 1.979.603 interaksi terhadap konten Mahfud.
Bersamaan dengan berita pengunduran dirinya, konten terkait Mahfud dalam sepekan terakhir juga terekam lebih banyak diunggah dibandingkan dengan dua cawapres lain yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Muhaimin Iskandar. Unggahan konten Gibran tercatat sebanyak 713.658 sedangkan Muhaimin sebesar 117.540.
Puncak interaksi tertinggi pada konten Mahfud terjadi pada 31 Januari 2024 pukul 16.00 – 17.00 dengan memunculkan 10.200 unggahan. Dua akun pemengaruh yang banyak mendapatkan atensi warganet Indonesia saat fase puncak percakapan tersebut berasal dari unggahan akun twitter @asumsico dan akun Tiktok Kompas TV.
Konten yang diposting pada pukul 14.14 dan 14.27 ini sama-sama mengunggah informasi pernyataan mundur Mahfud. Unggahan akun Tiktok Kompas TV yang memuat pernyataan Mahfud MD di Lampung tersebut mendapat 31.000 likes, 4.900 komentar dan dibagikan 1.200 kali. Atensi atas konten tersebut mencapai 37.100 interaksi.
Puncak pencarian konten Mahfud juga terlihat dari mesin pencarian di internet, Google. Data Google Trends menunjukkan puncak pencarian pengguna internet di Indonesia pada 31 Januari 2024 pukul 17.00. Dari rentang skala 0-100 yang digunakan, Google Trends menangkap puncak pencarian konten Mahfud MD saat itu di angka 100 (paling tinggi). Meski demikian sejak pukul 14.00 warganet sudah mulai banyak mencari informasi tentang Mahfud dengan skala pencarian pada angka 96.
Secara lebih mendalam, atensi warganet ini juga terlihat dari jenis kontan yang banyak memicu interaksi. Delapan dari 10 konten terbanyak seputar Mahfud yang menimbulkan keterlibatan warganet datang dari unggahan seputar pengunduran diri Mahfud.
Konten yang paling banyak menggaet keterlibatan warganet ialah pengunduran resmi Mahfud yang diunggah akun Tiktok Kumparan. Sejak diunggah pada 2 Februari 2024, konten ini langsung mendapat banyak respon warganet yaitu dilihat sebanyak 3,1 juta kali dan 102.000 interaksi berupa komentar, likes, dan shares.
Dari pemetaan konten-konten yang paling banyak direspon warganet tersebut, setidaknya ada empat kluster topik interaksi yaitu breaking news pernyataan pengunduran diri Mahfud, konten pengajuan pengunduran diri resmi Mahfud ke Presiden Jokowi, konten pengganti posisi Menko Polhukam, serta konten integritas pejabat saat kampanye pemilu.
Dalam ranah media digital, angka keterlibatan warganet (engagement) menjadi gambaran bentuk pengetahuan dan perhatian publik terhadap suatu informasi atau isu tertentu. Dari lini masa percakapan di media sosial ini, terlihat perhatian publik dalam konteks ini mulai tampak dari rasa penasaran warganet terhadap kebenaran berita pengunduran diri Mahfud yang disampaikan di Lampung.
Rasa penasaran berikutnya yang juga menjadi bentuk perhatian warganet ialah sosok pengganti Mahfud sebagai Menko Polhukam. Pada unggahan di hari yang sama yaitu 2 Februari 2024, rasa panasaran warganet itupun terjawab. Informasi pengganti Mahfud seperti yang diunggah oleh akun Tiktok Kompas TV ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mejadi pelaksana tugas Menko Polhukam. Dalam dua hari unggahan konten tersebut ditonton sebanyak 1,8 juta kali dan menghasilkan 55.500 interaksi termasuk 53.100 likes.
Pengunduran diri menjelang pemilu
Bukan kali ini saja terjadi fenomena pengunduran diri menteri pada momentum pemilu. Bahkan posisi Menko Polhukam yang mundur karena pemilu juga pernah terjadi pada 2004 lalu. Sebelum masa kampanye Pemilu 2004, tepatnya ada Meret 2004, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. SBY pada Mei 2004 kemudian dideklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2004-2009 dari Partai Demokrat.
Posisi SBY sebagai Menko Polkam kemudian digantikan sementara (ad interim) oleh Menteri Dalam Negeri. Menariknya, saat itu bukan hanya SBY yang mundur, tetapi juga Menko Kesra Jusuf Kalla juga mengundurkan diri untuk mendampingi SBY sebagai cawapres. Sebagaimana SBY, Jusuf Kalla juga mundur sebelum ditetapkan KPU menjadi cawapres dan sebelum masa kampanye.
Selain SBY dan Jusuf Kalla, satu menteri lagi yaitu Menteri Perhubungan juga menjadi cawapres pada Pemilu 2004. Namun, Menhub Agum Gumelar memilih tidak mengundurkan diri dan dinonaktifkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 24 Mei 2004 (Kompas, 16/6/2004). Status nonaktif ini memiliki konsekuensi jika sang menteri gagal dalam pemilu, ia masih dapat kembali menduduki jabatannya sebagai menteri.
Langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara. Pasal 17 aturan tersebut menyebutkan menteri yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai capres atau cawapres dinyatakan nonaktif sebagai menteri.
Fenomena menteri mundur kembali terjadi pada Pemilu 2009. Saat itu ada empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu mengundurkan diri karena memilih menjadi anggota DPR.Di luar jabatan menteri, Pemilu 2009 juga mencatat mundurnya Boediono dari jabatan gubernur BI karena menjadi calon wakil presiden mendampingi SBY. Pengunduran diri Boediono dilakukan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres.
Pengunduran diri menteri ini juga terjadi pada Pemilu 2014. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan meninggalkan Kabinet Indonesia Bersatu II dengan mengembalikan mandat kepada Presiden SBY. Gita ingin fokus untuk memenangi konvensi calon presiden Partai Demokrat (Kompas, 1/2/2004). Menjelang Pemilu 2014, tepatnya pada Mei 2014, giliran Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyusul mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2014. Pengunduran diri Hatta Rajasa dilakukan menjelang pendaftaran capres-cawapres.
Hampir bersamaan dengan Hatta Rajasa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga mengajukan permohonan nonaktif sebagai gubernur kepada Presiden SBY. Permohonan nonaktif tersebut diajukan sampai pemilihan presiden selesai.
Pada Pemilu 2019, sejumlah menteri yang tercatat mundur ialah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Keduanya mundur karena menjadi anggota DPR. Puan Maharani kemudian terpilih sebagai Ketua DPR. Sedangkan Yasonna kembali dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Menkumham. Selain menteri, pejabat yang juga mundur pada Pemilu 2019 ialah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang maju menjadi cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto.
Aturan hukum
Saat ini, setidaknya ada enam menteri di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang ikut mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. Dua menteri ikut bersaing dalam pilpres yaitu Mahfud MD sebagai cawapres dan Prabowo Subianto sebagai capres. Di luar keduanya ada empat menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR.
Keempatnya ialah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ada pula empat wakil menteri yang juga ikut menjadi caleg DPR RI.
Pejabat lain yang juga maju di Pilpres 2024 ialah Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakamuning Raka. Keduanya maju menjadi cawapres. Untuk Pemilu 2024 ini, Presiden Jokowi mengeluarkan regulasi terbaru yang memberikan izin kepada menteri, gubernur, dan wali kota yang ikut serta dalam pemilu tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan mereka.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 mengenai Perubahan atas PP No 32/2018 yang membahas Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden, dan Wakil Presidendalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu.
Regulasi baru tersebut memberikan keleluasaan bagi penyelenggara negara yang maju dalam pemilu untuk tetap menjabat selama kampanye. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga menegaskan, para pejabat negara ini harus mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tujuannya, agar tidak terjadi konflik kepentingan dan berbagai campur tangan politik yang menguntungkan pencalonan mereka. Dalam aturan-aturan yang pernah diterapkan sebelumnya, disebutkan pejabat negara harus nonaktif untuk menghindari konflik kepentingan.
Karenanya, langkah Mahfud untuk mundur dari jabatannya menjadi salah satu cara menghindari berbagai konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan. Mahfud MD berharap pengunduran dirinya bisa menjadi jaminan moral dan intelektual agar pemilihan presiden berjalan adil dan jujur. ”Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” ucap Mahfud (Kompas, 1/2/2024).
Hal ini juga dibaca sejumlah warganet sebagai salah satu bentuk teladan pemimpin. Konten Youtube yang memuat diksi “Mahfud MD ngasih contoh” turut masuk ke dalam 10 besar konten terbanyak yang mendapat atensi warganet. Sejak diunggah oleh akun Youtube Indonesia Lawyers Club pada 1 Februari 2024, konten tersebut telah ditonton sebanyak 987.302 kali dan mendapatkan 25.300 interaksi berupa komentar dan likes.
Meski mendapat banyak atensi, konten Mahfud juga tak luput dari sejumlah kritik. Salah satunya ialah timing pengunduran diri yang dilakukan. Dari sejumlah menteri dan pejabat negara yang mundur karena akan maju di pilpres pada masa-masa sebelumnya, sebagian besar melakukan pengunduran diri sebelum masa kampanye, bahkan sebelum masa pendaftaran ke KPU.
Kritik lain yang muncul dalam 10 konten terbanyak ialah polemik pernyataan Mahfud terkait dosa seorang ibu yang melahirkan anak tak berakhlak. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat acara 'Tabrak Prof' di Lampung pada 25 Januari 2024. Konten yang diunggah akun Tiktok Metro TV pada 29 Januari 2024 ini sudah dilihat sebanyak 3,3 juta kali dan mendapatkan 54.400 engagement dari warganet. Ini merupakan konten ketiga terbanyak terkait Mahfud MD dalam sepekan (27 Januari – 2 Februari 2024), setelah konten pengunduran resmi Mahfud dan kejelasan tentang sosok pengganti Mahfud sebagai Menko Polhukam.
Jelang hari pencoblosan, setiap langkah dan manuver politik tidak dapat dilepaskan dari aura persaingan pemilu. Namun, jika mencermati lini masa jelang pilpres, pada saat yang sama mundurnya Mahfud tidak jauh waktunya dengan munculnya pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak. Boleh jadi, inilah pesan politik yang ingin disampaikan dari langkah pengunduran diri tersebut.
(LITBANG KOMPAS)
