Landak, Gesuri.id – Guna memberikan kenyamanan untuk ibu hamil, Calon Gubernur Kalimantan Barat bernomor urut dua, dr, Karolin Margret Natasa, siap untuk membangun rumah singgah. Pendirian rumah singgah ini sekaligus untuk menekan angka kematian pada ibu hamil dan memperingati hari Kartini.
Saat ini masalah yang kerap dihadapi oleh perempuan khususnya ibu hamil adalah sulitnya mendapatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang akan melahirkan.
Baca : Janji Karolin Tekan Angka Kematian Ibu & Bayi di Kalbar
“Saya jujur saja sangat miris dengan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Karena itu, saya memastikan, jika saya terpilih menjadi Gubernur Kalbar, tidak boleh lagi ada ibu hamil yang sulit mendapat akses dan layanan kesehatan. Karena itu, saya dengan Pak Gidot akan membangun rumah singgah untuk ibu hamil yang nyaman dan mudah dijangkau,” katanya di Ngabang, Jum’at (20/4).
Bicara soal hari Kartini, Karolin menyebut bahwa perempuan harus bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di berbagai bidang.
“Saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk perempuan di Kalbar. Mari kita lanjutkan semangat juang Raden Ajeng Kartini, dengan memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa dan daerah,” katanya
Baca : Karolin Akan Rujuk Penderita Kanker Ganas ke Jakarta
Menurut Karolin, untuk memaksimalkan peran perempuan di Kalbar, dia akan membuat terobosan kebijakan di daerah. Lewat kebijakan itu diharapkan perempuan di daerah bisa ikut mewujudkan cita-citanya. Satu diantara langkah kongkrit yang akan dilakukan Karolin untuk menunjang kiprah perempuan, adalah mendorong penggunaan dana desa.
“Saya dan pak Gidot akan mendorong pemerintah desa, agar dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan pemberdayaan perempuan melalui tim penggerak PKK di tingkat desa,” jelasnya.
Menurutnya, dengan ketersediaan dana yang ada, pemerintah desa tinggal mengarahkan kegiatan pemberdayaan perempuan yang memberikan manfaat, bukan hanya mengabiskan anggaran atau mengejar target penyerapan. “Inilah tugas kita kedepan bagaimana dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat itu dapat juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan kaum perempuan yang ada di desa,” tuturnya.
Karolin juga menegaskan bahwa di BUMDes harus ada keterwakilan perempuannya. Dengan begitu kegiatan perempuan bisa lebih memiliki nilai tambah bagi masyarakat.
“Karena ada desa yang tidak menganggarkan dana desa untuk kegiatan PKK. Dilaporan dana desanya itu nol untuk kegiatan PKK, nanti bisa dicek oleh Pemdesnya kemudian dapat dilakukan pembinaan terhadap desa-desa agar menganggarkan dana desanya setiap tahun untuk kegiatan Ibu-Ibu PKK,” katanya.
