Ikuti Kami

Pilgub NTT 2024, DPD Benarkan Ansy Lema Ditugaskan DPP PDI Perjuangan

Cen Abubakar mengatakan, surat tugas itu diberikan untuk melakukan konsolidasi struktural dari tingkat DPD hingga anak ranting. 

Pilgub NTT 2024, DPD Benarkan Ansy Lema Ditugaskan DPP PDI Perjuangan
Ansy Lema.

Kupang, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan NTT membenarkan Ansy Lema ditugaskan DPP PDI Perjuangan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT. 

Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan NTT, Cen Abubakar mengatakan, surat tugas itu diberikan untuk melakukan konsolidasi struktural dari tingkat DPD hingga anak ranting. 

"Iya. SK-nya masih di tangan saya," kata Cen Abubakar, Rabu (26/6).

Selain konsolidasi internal, Ansy Lema juga ditugaskan untuk membangun komunikasi dengan partai politik lainnya untuk membentuk koalisi. Surat tugas, kata dia, terdapat tiga hal, yang salah satu halnya mengenai penyiapan koalisi. 

"Melaksanakan konsolidasi pemenangan Pilkada dengan DPD, DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting di seluruh elemen PDI Perjuangan se-NTT. Dan mencari partai koalisi, dicari oleh bersangkutan," kata dia. 

Surat tugas, menurut dia, berlaku 14 hari. Jika hingga waktu yang diberikan, maka dilakukan evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat kerja yang dilakukan penerima surat tugas. 

"Pasti lah dievaluasi lah. Dievaluasi bukan diganti, bisa juga ditanya, kau kerja sampai mana. Atau mempertimbangkan ulang untuk penugasan yang telah dikeluarkan. Itu kan biasa tanpa kita baca juga orang hukum pasti dia tahu. Surat tugas ada masa waktu," katanya. 

Menurut dia, surat tugas hanya diberikan kepada Ansy Lema. Budaya PDI Perjuangan memang tidak seperti itu. Cen Abubakar menegaskan, sekalipun kondisi itu, semua kader PDI Perjuangan NTT tetap solid. Dia bilang, PDI Perjuangan partai disiplin. 

Dia menjelaskan, konteks surat tugas diberikan ke penerima surat tugas untuk melakukan penghimpunan kekuatan internal maupun membangun komunikasi dengan partai lainnya. 

Rekomendasi, kata dia, akan diberikan kepada penerima dan akan dilakukan kerja bersama partai. Penyerahan rekomendasi juga dilakukan oleh DPP. Berbeda dengan surat tugas yang boleh diberikan oleh DPD atau tingkat Provinsi. 

"Surat tugas dia wajib melaksanakan konsolidasi di tingkat struktural. Kalau sudah menerima rekomendasi, baru konsolidasi itu dilakukan partai dan penerima rekomendasi," kata dia. 

Dikesempatan sebelumnya, Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTT, Yunus Takandewa menyebut, pada akhir bulan Juli 2024, keputusan tentang calon gubernur (Cagub) NTT usungan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan disampaikan. Penyampaian Cagub itu untuk bertarung di Pilkada 2024.

Yunus Takandewa mengatakan, hampir semua partai politik (parpol) akan menentukan sikap perihal dukungan dan sosok calon yang akan diusung jelang pembukaan pendaftaran. 

"Saya rasa normalnya sektiar bulan-bulan Juli akan diputuskan, dan Agustus itu masuk pendaftaran. Semua partai begitu," kata Yunus Takandewa diwawancarai di komplek kantor DPRD NTT, Rabu 19 Juni 2024.

Dalam posisi PDI Perjuangan, keputusan itu bisa saja lebih cepat atau menunggu momentum yang tepat. Hal itu sangat tergantung dinamika yang ada di tiap daerah. Apalagi, Pilkada kali ini digelar serentak. Tentu akan memberi tugas lebih besar di DPP. 

"Boleh dibayangkan betapa peningnya DPP partai di semua partai politik. Jadi itu hal wajar, selama ini PDI Perjuangan dan semua partai sangat hati-hati dan sangat perlu dengan kajian matang untuk mengeluarkan keputusan," katanya. 

Tiap keputusan yang dihasilkan parpol, baginya perlu hidup dan terus bergerak. Yunus Takandewa menilai semua kader PDI Perjuangan yang mendaftar menjadi Cagub NTT, punya peluang yang sama. 

Meskipun, ada bagian tertentu yang tentu tidak bisa dilangkahi dari fatsun partai. PDI Perjuangan, kata dia, tidak ingin berspekulasi lebih jauh. Sebab, semua proses di tingkat DPD sudah tuntas dan keputusan berada di DPP berdasarkan survei maupun pertimbangan lainnya. 

Hingga kini, PDI Perjuangan sudah melakukan survei. Pada level kabupaten/kota, survei sudah digelar lebih dari sekali. Sementara di tingkat Gubernur dan wakil gubernur, survei sedang berlangsung. 

Adapun kader PDI Perjuangan yang mendaftar sebagai Cagub NTT adalah Ansy Lema dan Emi Nomleni. Ansy Lema merupakan anggota DPR RI dapil NTT II. Sedangkan Emi Nomleni merupakan ketua DPD PDI Perjuangan NTT.

Emi Nomleni sendiri, pada Pilgub 2018 lalu juga maju sebagai Cagub NTT. Ia berpasangan dengan Marianus Sae dan diusung PDI Perjuangan serta PKB. Meski Marianus Sae terjerat persoalan hukum, gerakan Emi Nomleni kala itu menempatkan pasangan itu berada di posisi kedua setelah pemenang Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi. 

Ansy Lema dan Emi Nomleni dalam survei Charta Politika periode Mei 2024, memiliki presentasi pengenalan oleh pemilih diatas 50 persen dan tingkat kesukaan pemilih diatas 90 persen. Bahkan ketika pengujian elektabilitas antara Ansy Lema dan Melki Laka Lena, Cagub Golkar, hanya selisih hampir 6 persen. 

Ansy Lema, dalam simulasi dua nama untuk elektabilitas Cagub mengantongi 33,8 persen dan Melki Laka Lena 39, 4 persen. Elektabilitas Ansy Lema berada tipis di politikus senior Beny K Harman dan melampaui Fary Francis. 

Selain dua tokoh ini, terdapat kader PDI Perjuangan lainnya yakni Kornelis Kodi Mete. Bupati Sumba Barat Daya dua periode itu menjadi Cagub PDI Perjuangan lainnya. Sementara itu, nama Herman Hery maupun Hugo Parera, juga menguat di tubuh PDI Perjuangan sebagai bakal Cagub NTT. 

Terdapat juga beberapa kandidat diluar PDI Perjuangan seperti Orias Moedak, yang pada Pilpres 2024 menjadi bendahara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDI Perjuangan menjadi pendukung utama paslon Pilpres nomor urut tiga itu. Orias dan pasangannya Sebastian Salang mendaftar ke PDI Perjuangan NTT. 

Ada pula nama Frans Aba. Dosen pada Universitas Atma Jaya itu berlatar belakang aktivis dari GMNI. Ia juga punya kedekatan dengan PDI Perjuangan, jika ditilik dari rekam jejaknya.

Sumber

Quote