Jakarta, Gesuri.id - Politisi senior yang juga kandidat bakal calon Wali Kota dari PDI Perjuangan Kota Banjar, H. Akhmad Dimyati menegaskan, kemungkinan partainya berkoalisi dengan Partai Golkar pada Pilkada Kota Banjar 2024 sangat tipis bahkan tidak mungkin.
Alasannya, kata Akhmad Dimyati, saat ini sudah terjadi kejenuhan politik di masyarakat Kota Banjar, dimana selama dua dekade, yaitu 20 tahun, Kota Banjar dikuasai oleh Partai Golkar sehingga saat ini terjadi kejenuhan politik. Maka, di Pilkada Kota Banjar 2024, PDI Perjuangan kecil kemungkinan berkoalisi dengan Partai Golkar.
Selain kejenuhan politik, kata Dimyati, PDI Perjuangan dan Partai Golkar sebagai sama-sama peraih suara terbanyak, secara otomatis menginginkan posisi calon wali kota, tidak untuk posisi calon Wakil Wali Kota dalam Pilkada Kota Banjar 2024 mendatang.
“Rasanya tidak mungkin Partai Golkar mau di posisi calon wakil wali kota. Sementara PDI Perjuangan pun, selama tiga periode berkoalisi dengan Partai Golkar, selalu berada di posisi wakil. Nah, sudah saatnya di Pilkada Kota Banjar 2024, PDI Perjuangan mengambil posisi calon wali kota,” tutur Akhmad Dimyati, Selasa (7/5/2024).
Hal itu dikatakan Akhmad Dimyati seusai menjalani Fit And Propertes di DPD PDI Perjuangan Jabar untuk proses penjaringan bakal calon wali kota Banjar 2024. Selain Dimyati, hadir pula bakal calon lain untuk mengikuti Fit and Propertest, yaitu Atet Handayani dan Sulyanati yang sama-sama daftar ke PDI Perjuangan.
Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Banjar. Nana Suryana, sudah menjalani Fit And Propertes terpisah dari tiga pendaftar yang lain.
Dimyati menegaskan, pada Pilkada Kota Banjar 2024 ini peluang PDI Perjuangan untuk memenangi pilkada sangat terbuka lebar, mengingat masyarakat Kota Banjar mendambakan perubahan dan penyegaran.
“Coba kita lihat, UMK Kota Banjar ini yang terkecil di Jawa Barat. Selain itu, perekonomian di Kota Banjar sudah menerapkan sistem ekonomi kapitalistik. Lihat sekarang, toko-toko milik warga Kota Banjar di pusat pertokoan banyak yang tutup karena kalah oleh pendatang,” ucapnya.
Warga Kota Banjar, kata dia, butuh pemimpin yang berpihak kepada masyarakat kecil. “Negara itu harus di tengah-tengah masyarakat, untuk melindungi, mengayomi dan juga melayani masyarakat. Bukan sebaliknya, masyarakat yang melayani pejabat negara,” ungkapnya.
Atas kondisi inilah, kata Dimyati, maka PDIP harus mengambil posisi sebagai calon wali kota Banjar, untuk dapat merubah kebijakan-kebijakan yang selama ini diambil oleh pemerintah. “Karena jika posisinya tetap wakil wali kota, maka tidak akan bisa berbuat banyak,” ujarnya.
Dalam fit and propertes pun saya jelaskan kepada pengurus DPD PDI Perjuangan Jabar bahwa momentum Pilkada 2024 ini merupakan momentum emas bagi PDI Perjuangan untuk meraih kemenangan dan “merebut” kursi Wali Kota.
“Jadi, tidak mungkin atau kecil peluangnya bagi PDI Perjuangan untuk bisa berkoalisi lagi dengan Partai Golkar,” katanya. Apalagi menurut Dimyati, jika dirinya yang mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, maka sangat tidak mungkin PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Golkar.
“Karena saya kan sudah dua kali menjabat sebagai wakil wali kota. Jadi tak mungkin mencalonkan lagi sebagai calon wakil wali kota. Otomatis harus sebagai calon wali kota. Nah, apakah Golkar mau di posisi calon wakil wali kota? Saya rasa tidak,” pungkasnya.
