Jakarta, Gesuri.id - Cawapres nomor urut 3 dalam Pilpres 2024, Mahfud MD resmi memberikan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2).
"Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat hari ini nyatakan surat menyatakan minta atau mohon berhenti," kata Mahfud dalam konferensi pers di Istana.
Setelah memberikan surat pengunduran diri, Mahfud menyampaikan beberapa hal mulai dari suasana kebatinan dengan Jokowi hingga membicarakan sejumlah pekerjaan yang harus dilanjutkan.
Berikut poin-poin penting yang disampaikan Mahfud usai bertemu Jokowi di istana:
Mahfud bertemu Jokowi selama 10 menit
Mahfud menyebut diterima baik oleh Presiden dalam pertemuan itu. Dia nengatakan selama 10 menit pertemuan, dirinya dan Jokowi banyak bergurau.
"Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga gembira, seperti teman lama," katanya.
Mahfud kembali memastikan tidak ada situasi tegang dalam pertemuan itu. Menurutnya, pembicaraan dengan Jokowi banyak diselingi canda-tawa.
"Iya saya dengan Pak Jokowi bergurau aja. Sangat cair dan penuh persaudaraan. Enggak ada ketegangan apapun," ujarnya.
Mahfud dipuji Jokowi
Mahfud MD mengatakan Jokow sempat memujinya sebagai Menko Polhukam terlama yang pernah menjabat sepanjang dua periode pemerintahan Jokowi.
"Bahkan Pak Presiden bilang 'Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama', sepanjang pemerintahan Pak Jokowi," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2).
Mahfud menyebut tokoh-tokoh yang pernah menjabat Menko Polhukam di pemerintahan Jokowi tak ada yang sampai empat tahun. Sementara, dirinya bisa menjabat Menko Polhukam hampir 4,5 tahun
"Pak Wiranto 3,5 tahun, Pak Tedjo tak sampai 1 tahun. Pak Luhut 1 tahun 4 bulan, Saya hampir 4 tahun setengah," kata dia.
Mahfud berterimakasih ke Jokowi
Mahfud mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah mengangkatnya sebagai menteri sejak 23 Oktober 2019 dengan penuh kehormatan. Mahfud menyebut presiden bahkan menyerahkan Keppres pengangkatannya secara langsung pada 2019 silam.
Mahfud meminta maaf jika ada kesalahan selama menjabat menjadi Menko Polhukam.
"Saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak, saya ada kekurangan-kekurangan, yang mungkin tidak berkenan. Jadi itu yang saya sampaikan," ucap Mahfud.
Mahfud singgung etika dan peserta pilpres
Mahfud MD menyebut sikapnya mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam merupakan bentuk etika politik.
"Etika saya itu saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan dan saya selama 4,5 tahun bekerja dengan baik. Maka saya punya etika," ujarnya.
Mahfud juga mengaku memutuskan mundur karena sekarang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo.
"Oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional yang harus berjalan, maka saya mohon berhenti," kata dia.
Enggan singgung etika orang lain
Meski salah satu alasan pengunduran dirinya karena etika, Mahfud tidak mau bicara bagaimana seharusnya menteri lain bersikap.
Ia juga tidak berharap pejabat yang ikut Pilpres 2024 turut mengundurkan diri seperti yang ia lakukan.
"Soal etika menteri lain saya ndak nyinggung," tuturnya.
Mahfud enggan mengaitkan pengunduran dirinya dengan capres nomor urut 2 Prabowo yang masih menjabat sebagai menteri.
"Enggak, kalau saya sendiri saya tak akan kaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau kaitkan silakan," kata Mahfud.
Poin penting tentang pekerjaan
Mahfud mengaku menyampaikan tiga catatan penting kepada pemerintah. Pertama yakni soal tagihan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mahfud mengatakan Jokowi sudah menugaskannya ketika menjabat untuk menagih utang tunggakan BLBI kepada banyak pihak yang terlibat.
"Jumlahnya Rp111 triliun. Dalam satu setengah tahun kami bekerja sekarang ini terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami Rp35,7 triliun. Atau secara persentase 31,8 persen," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/2).
Ia mengatakan tagihan BLBI ini masih ada yang belum dibayarkan karena pelbagai alasan. Mahfud pun berharap Jokowi terus menagih tunggakan utang itu lantaran sudah mengemplang banyak uang negara.
Catatan kedua tentang penyelesaian HAM berat masa lalu. Mahfud mengatakan penyelesaian HAM berat masa lalu masih tersisa 12 kasus yang secara hukum masih alami kesulitan.
"Itu biar hukumnya berjalan. Nanti dibicarakan oleh Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam yaitu penyelesaian secara nonyudisial, yaitu untuk korban, bukan pelaku," kata dia.
Catatan terakhir yaitu soal revisi UU MK yang atas inisiatif DPR mau direvisi kembali saat ini. Mahfud mengatakan kepada Jokowi bahwa ia tak setuju melanjutkan revisi UU MK tersebut.
"Saya katakan kepada Bapak Presiden, saya tidak setuju, karena aturan peralihannya tidak adil bagi hakim yang ada sekarang. Saya katakan ya itu tiga hal," kata dia. Sumber
