Jakarta, Gesuri.id - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung akan menerapkan sistem kerja dari rumah (WHF) hingga memperpanjang jalur Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) untuk mengatasi macet di Jakarta.
"Saya lakukan di Sekretaris Kabinet yang bener-bener didukung oleh Gen Z adalah work from home, work from everywhere," kata Pramono di Jakarta Timur, Sabtu (14/9).
"Kalau ini bisa diterapkan untuk Jakarta, saya yakin orang semuanya enggak perlu datang ke balai kota atau pun ke mana, bisa bekerja di tempat masing-masing," lanjutnya.
Selain itu, gagasan Pramono lainnya yang ia sebut sebagai solusi kemacetan Jakarta adalah memperpanjang jalur MRT, LRT, dan Transjakarta, serta menambah frekuensi KRL.
"Ketika terjadi kemacetan pagi, maka frekuensi pagi itu mobil harus bisa dikurangi, caranya bagaimana? Caranya ya saya satu, diperpanjang, seperti yang sama sampaikan berulang kali, MRT diperpanjang, LRT, Transjakarta-nya," kata Pramono.
"Kalau KRL-nya frekuensinya ditambah, itu bisa dilakukan, saya yakin Jakarta terutama pagi dan sore mudah-mudahan bisa kita atasi," imbuh dia.
Sejauh ini, baik MRT dan LRT Jakarta sedang dalam proses pengembangan dan pengerjaan fase kedua. Sementara itu, Transjakarta sendiri sudah memiliki 13 koridor dan 273 halte dengan panjang total 251,2 kilometer, menjadi sistem transportasi bus terpanjang di dunia.
Transjakarta juga sudah mengembangkan jalur non-BRT dan terintegrasi dengan angkutan kota (angkot) via JakLingko. Namun seringkali keluhan dari pengguna Transjakarta adalah terkait durasi kedatangan dan penumpukan penumpang.
Sedangkan KRL Commuter Line yang menghubungkan penduduk sekitar Jakarta dioperasikan oleh KAI Commuter, anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN.
Dalam kesempatan itu pula, Pramono juga berjanji bakal melanjutkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar jika terpilih di Pilgub Jakarta 2024.
"Zaman Pak Ahok, PBB Rp1 miliar ke bawah gratis, zaman Mas Anies Rp2 miliar ke bawah gratis. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi dikenakan, saya meyakini di era kalau saya dikasih kesempatan untuk memimpin, kami gratiskan kembali PBB untuk yang Rp2 miliar seperti yang kebijakan Mas Anies lakukan," katanya.
