Medan, Gesuri.id - Gelisah dengan keluhan warga, anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Hasyim S.E ajak calon walikota Medan nomor urut 2, Prof Ridha Dharmajaya meninjau lokasi pelebaran parit di kawasan Jalan Sampali, Kecamatan Medan Area kelurahan Panda Hulu pada Sabtu (19/10/2024) sore.
Hasyim mengutarakan kedatangannya membawa Prof Ridha ke lokasi tersebut agar nantinya saat Prof Ridha dan pasangannya Abdul Rani memimpin kota Medan, bisa mencarikan solusi terkait proyek pelebaran parit yang tak kunjung selesai dan cukup meresahkan warga Sampali.
"Warga jalan Sampali saat ini merasakan proyek pelebaran parit yang sangat lamban pengerjaannya sehingga warga tidak nyaman dan terganggu dengan proyek ini. Maka tadi di acara temu ramah dan silaturahmi dengan calon walikota kita Prof Ridha, mereka banyak menyampaikan keluhan tersebut dengan harapan proyek pelebaran parit Sampali ini harus diselesaikan dengan waktu sesingkat-singkatnya supaya warga tidak menjadi korban proyek pengerjaan yang sangat lambat," ujar Hasyim.
Itu juga bilang Hasyim akan menjadi aspirasi nantinya untuk bisa diselesaikan oleh stakeholder yang berkepentingan.
"Kan kasian warga kita. Akses keluar masuk jalan payah karena tertutup, bahkan untuk masuk ke rumah sendiri pun susah, belum lagi genangan lumpur di jalan karena terkena hujan, kondisi ini sangat menyiksa warga, ini harus menjadi perhatian sunggguh-sungguh," katanya.
Hasyim yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Medan mengaku sering mendesak dan memberikan masukan kepada walikota Medan Bobby Nasution agar proyek itu segera diselesaikan.
Namun tidak adanya sinergitas antar eksekutif dan legislatif membuat komunikasi tersebut tak berjalan efektif.
"Lihat saja hasilnya tetap seperti ini. Harusnya janji proyeknya selesai Desember 2023 namun terkendala alasan waktu. Kemudian dilanjutkan 2024 dan harusnya sudah selesai pertengahan tahun tapi sampai menjelang akhir tahun belum juga selesai," ujarnya.
Disinggung potensi mangkrak, Hasyim tak menutup kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi.
"Ya inilah yang mau kita lihat bagaimana hasilnya nanti," ujar Hasyim.
Menyahuti hal itu, Prof Ridha menyayangkan komunikasi yang berjalan kurang harmonis antara anggota dewan dan pimpinan daerah dalam hal ini walikota Medan.
"Apa yang pak Hasyim katakan hari ini, bahwa komunikasi dewan dan walikota tidak baik sehingga terjadi kondisi seperti ini. Ada proyek tapi pengerjaannya tidak mau mendengarkan legislatif dan berakibat warga menjadi korbannya," sebut Prof Ridha.
Untuk itu Prof Ridha ingin ketika dirinya menjadi walikota hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun sinergitas dengan legislatif.
"Kita perlu sinergi antar legislatif dan eksekutif. Kemarin PDIP dapat 9 kursi di kota Medan dan ke depan Insya Allah saya akan menangkan Walikota Medan bersama PDIP ketika keduanya sudah bersinergi semua masalah akan bisa terselesaikan," harap Prof Ridha.
Dalam kesempatan itu juga Prof Ridha menerima keluhan dari sejumlah warga. Salah satunya disampaikan Teh Kai khuat.
Selain merasa resah dengan kondisi parit yang menutup akses jalan dirinya juga kesal dengan kenaikan PBB yang mencapai angka 200 persen.
"PBB tiap tahun naik sampai 200 persen. Uang sampah naik. Barcode parkir bikin pening kepala. Bantulah kami pak wali," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari puluhan warga lain yang hadir.
Menjawab hal itu Prof Ridha melihat saat ini pemerintah kota Medan seakan tak memiliki cara meraih pendapatan selain dengan meningkatkan pajak.
"Kas perkotaan kita kosong mereka perlu duit dan dapatnya dari pajak. Saya mungkin tidak bisa cepat menyelesaikannya. Tapi kita harus punya industri seperti pariwisata agar tidak terlalu berpangku tangan dengan pajak. Kalau punya industri dan punya penghasilan kita tidak perlu menggenjot PBB. Bahkan bisa kita turunkan atau mungkin gratis bagi janda-janda tua," sebutnya.
Menjawab proyek pelebaran parit, Prof Ridha mengaku akan melakukan audit terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan atas langkah berikutnya.
"Proyek sedang berlangsung, kita mau cepat ini diselesaikan tapi kan ada batas waktu atau penaltinya. Kita harus pastikan dulu apakah saat pekerjaan ini usah sesuai. Jangan sampai nanti laporannya 70 persen tapi pengerjaannya masih 50 persen Sehingga perlu audit terlebih dahulu. Kapan harusnya selesai dan apakah ada pelanggaran waktu, ini perlu dipelajari lagi sebelum mengambil keputusan," ungkapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bendahara DPC PDIP kota Medan, Boydo HK Panjaitan, Wakil Ketua DPC PDIP kota Medan dan juga anggota DPRD Medan, Agus Setiawan serta Dr Lily Tan kader PDIP kota Medan dan juga Anggota DPRD Medan yang baru saja dilantik.
