Jakarta, Gesuri.id - Ketegangan politik di Indonesia memuncak menyusul revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Revisi tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya kemarahan, kekesalan, dan frustrasi masyarakat terhadap DPR dan pemerintah. Ia mengaku mendapatkan banyak keluhan, baik dari kalangan mahasiswa, kaum intelektual, hingga ibu-ibu di daerah pemilihannya (dapil), yang merasa aspirasi mereka terhambat.
Putra menyatakan bahwa masyarakat, terutama di dapilnya, merasa tidak memiliki pilihan yang layak dalam pemilu mendatang. Mereka berharap bisa memilih calon yang berbeda dan lebih baik, tetapi kenyataannya upaya tersebut terhalang oleh sikap pemerintah dan DPR yang terkesan mengabaikan keinginan rakyat.
"Saya sangat memahami kemarahan, kekesalan, dan frustrasi dari banyak masyarakat, mahasiswa, kaum intelektual, bahkan ibu-ibu di dapil saya. Mereka merasa aspirasinya dihambat, padahal mereka juga ingin memilih calon yang berbeda dan lebih baik. Sayangnya, hal itu dihambat oleh sikap DPR dan pemerintah," ungkapnya," Kamis, (22/8).
Ia juga mengakui bahwa meskipun suara masyarakat ini tidak bisa disalurkan melalui jalur resmi di DPR, mereka tetap menyuarakan keluh kesah mereka melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform lainnya, serta melalui aksi di jalanan.
"Dan menurut saya, ini adalah satu suara rakyat yang mungkin tidak bisa disalurkan di DPR, jadi mereka menyampaikan melalui channel-channel lain seperti Instagram, TikTok, sosial media, di jalanan, dan kita harus menghargai itu," tambahnya.
Lebih lanjut, Putra Nababan mengungkapkan kekagetannya saat melihat gambar Garuda yang bergetar, simbol yang menjadi viral di media sosial, yang mencerminkan rasa frustrasi dan kekesalan masyarakat.
"Saya kaget ya, kaget sekali melihat, karena kemarin kita betul-betul fokus di Baleg, begitu melihat ada gambar Garuda yang bergetar segala macam, saya merasa bahwa rasa frustrasi dan rasa kekesalan kita juga dirasakan oleh masyarakat, dan itu saya rasakan juga," ujarnya.
Ini menegaskan bahwa kegelisahan masyarakat bukanlah hal sepele dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan DPR. Dukungan terhadap aspirasi rakyat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil, demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
