Jakarta, Gesuri.id - Serikat buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI untuk menuntut kenaikan UMP sebesar 8 sampai 10 persen, beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal itu, Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno mengaku, keputusan kenaikan UMP bukan hanya di gubernur, tapi juga DPRD DKI.
"Usulan itu harus didengar, ya memang tiap tahun ada kenaikan," ujarnya, Jumat (1/11/2024).
"Itu di mana-mana, saya di Banten jadi gubernur juga tiap tahun pasti temen-teman buruh akan berdemo," imbuhnya.
Menurut Rano, setiap tahun terjadi inflasi dan kenaikan UMP di Indonesia, namun tetap harus melihat ekonomi dunia.
Menurut Rano, PT Sritex yang merupakan perusahaan garmen terbesar di Asia Tenggara sedang tidak baik-baik saja.
"Maaf nih, Sritex saja lagi goyang, itu kan realita. Tapi bukan berarti kita tutup mata, kebutuhan memang meningkat," tegasnya.
Oleh karena itu, Rano Karno sudah bersama Pramono Anung sudah siapkan program untuk buruh, ketika nanti UMP naik tidak sesuai harapan.
"Itulah mengapa kita ciptakan berapa program yang meringankan seperti biaya untuk pangan, menjalankan program Bang Anies yaitu kontrak farming," imbuhnya.
Sebelumnya, Serikat buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) siang.
Mereka menuntut kenaikan upah minimun provinsi (UMP) DKI sebesar delapan sampai 10 persen di tahun 2025.
Pj Gubernur DKI, Teguh Setyabudi mengatakan, dirinya menghormati hak demokrasi buruh yang ingin menyuarakan UMP di Jakarta.
"Mereka menyampaikan aspirasinya misal lewat unjuk rasa dan kami berterima kasih kepada para perwakilan atau asosiasi buruh yang tadi demo, relatif berjalan dengan baik dan terkendali," ujarnya.
Sumber: wartakota.tribunnews.com
