Ikuti Kami

Relawan Ganjar Cirebon Yakin soal Koruptor Dipenjara di Nusakambangan Diwujudkan

Ganjar Pranowo berjanji akan melakukan hukuman keras bagi koruptor dengan cara dipenjarakan di Nusakambangan.

Relawan Ganjar Cirebon Yakin soal Koruptor Dipenjara di Nusakambangan Diwujudkan
Capres Ganjar Pranowo.

Cirebon, Gesuri.id - Ketua Relawan Ganjar Pranowo (RGP) Cirebon, Heru Subagja, meyakini wacana Capres Ganjar Pranowo yang mengaku akan memberantas praktik KKN di Indonesia dan memenjarakan koruptor di Nusakambangan akan diwujudkan.

Menurutnya, Capres nomor urut 3 itu juga serius untuk menguatkan peran KPK dan menjadikannya lembaga yang lebih Independen.

"Ganjar Pranowo berjanji akan melakukan hukuman keras bagi koruptor dengan cara dipenjarakan di Nusakambangan," ujar Heru usai mendampingi Ganjar di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Kabupaten Cirebon, Jumat (8/12).

"Kami percaya janji Ganjar untuk menindak tegas korupsi. Karena akan berdampak positif baik dalam ekosistem ekonomi dan juga politik," sambungnya.

Politisi PAN Kabupaten Cirebon itu berharap, jika korupsi ditegakkan dan hukum diperkuat dan berlaku untuk siapa saja. Tentunya akan menjadi sejarah baru rezim yang tidak akan toleran pada pelaku korupsi.

"Wajar saja jika koruptor harus dibuat marginal, berikan sanksi moral dan juga harus dimiskinkan dengan melakukan perampasan aset hasil korupsi," ucapnya.

Katanya, hukuman tegas dengan mengancam koruptor akan di bawa ke Nusakambangan menjadikan nyali para pelaku koruptor ciut untuk berbuat menyalahi prosedur dan aturan penyalahgunaan yang berujung korupsi.

"Dampak linier pemberantasan korupsi adalah terjadinya efisien anggaran, pendapatan negara akan naik karena tidak bocor dan tentunya secara agregat akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh," katanya.

Kemudian, lanjutnya, janji pertumbuhan di angka 7 persen sangat realistis dengan pola pendekatan awal berantas korupsi. Tegakkan hukum dan berikan hukuman maksimal serta penjarakan korupsi ke Nusakambangan.

"Dampak positif lainnya dengan minimalnya atau nol korupsi adalah kenaikan pendapatan masyarakat atau GDB. Efisiensi anggaran dan juga tata kelola good government memberikan koreksi positif bagi kepastian usaha dan juga menjaga kualitas makro ekonomi akan terjaga," pungkasnya.

Quote