Jeddah, Gesuri.id - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2015 melalui lintas Kementerian terkait mengadakan program repatriasi WNI atau TKI bermasalah di Luar Negeri.
Hal itu dijelaskan oleh Sharief Rachmat Ketua TKLN (Tim Kampanye Luar Negeri) Joko Widodo KH Ma’ruf Amin Negara Saudi Arabia pada melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/2).
"Program repatriasi tersebut merupakan realisasi janji kampanye Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pemilu 2014. Melalui program tersebut, pemerintahan melalui Kementerian terkait berhasil memfasilitasi pemulangan 181 ribu lebih WNI atau TKI bermasalah dan overstayer atau un-documented," terangnya.
Sharief yang sudah 34 tahun tinggal di Saudi Arabia mengatakan, berkat program repatriasi yang dilaksanakan Pemerintahan Jokowi pada tahun 2015 dan 2016 tersebut, kini tidak ada lagi WNI atau TKI bermasalah atau overstayer yang terlantar di kolong jembatan dan lapangan matar gadim kota Jeddah.
Ia pun menuturkan, sudah seharusnya masyarakat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi, Puan Maharani Menteri Koordinator PMK, Retno Marsudi Menteri Luar Negeri, Hanif Dhakiri Menteri Tenaga Kerja RI, Nusron Wahid Kepala BNP2TKI, Yasonna Laoly Menteri Hukum & HAM, Khofifah Parawansa Menteri Sosial kala itu, Luqman Hakim Menteri Agama, dan jajaran Kementerian terkait termasuk KBRI serta KJRI karena sudah merealisasikan dan mendengarkan aspirasi TKI atau WNI di luar negeri.
"Mereka para WNI atau TKI tersebut dilayani secara manusiawi layaknya pahlawan, selain itu seperti tahun 2015 para WNI atau TKI bermasalah dan overstayer diberikan fasilitas hotel sebelum diberangkatkan ke tanah air. Kalaupun ada catatan itu betul, karena setiap program pasti ada catatan dan tidak bisa 100% sempurna," paparnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, jika pasangan Prabowo-Sandi baru wacana dan berharap, namun Presiden Jokowi sudah melaksanakan. Selain baru cuman wacana dan berharap, pasangan nomor urut 02 tersebut menurutnya telah menjiplak program dari pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.
Selain itu Sharief yang merupakan Pembina organisasi POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) Saudi Arabia menilai, pernyataan Rahayu Saraswati jubir BPN Prabowo-Sandi pada Senin (11/2) memperlihatkan ketidakpahaman sikon dan persoalan Pekerja Migran Indonesia atau Warga Negara Indonesia di luar negeri sekaligus tidak update.
"Memulangkan TKI bermasalah dan overstayer tidak semudah membalikkan tangan, karena dalam hal ini pastinya akan terbentur dengan peraturan di negara penempatan masing-masing. Jadi bukan masalah anggarannya yang ditingkatkan, melainkan tembus dulu peraturan di Negara penempatan masing – masing. Buat apa anggaran di tingkatkan tetapi tidak bisa menembus peraturan Negara penempatan. Yang ada anggaran tersebut bocor kemana-mana," jelas Sharief.
Disisi lain, penciptaan lapangan pekerjaan di dalam negeri sudah dilakukan oleh Pemerintah Presiden Jokowi. Tetapi persoalannya bukan disitu, melainkan pelatihan purna TKI yang harus ditingkat seperti yang sedang digerakkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi agar peluang kerja tersebut dikuasai dan dimanfaatkan langsung oleh PMI (Pekerja Migran Indonesia).
Sejak dihentikannya penempatan TKI ke negara-negara timur tengah sektor domestik, jumlah TKI bermasalah di luar negeri berkurang. Melainkan yang ada saat ini, pemerintah Presiden Jokowi menuntaskan kasus-kasus TKI yang tidak terselesaikan di era sebelumnya.
"Hanya di era Pemerintahan Presiden Jokowi lah pelayanan yang manusiawi dan perlindungan terhadap TKI dirasakan. Dan soal WNI bekerja di luar negeri adalah Hak Warga Negara yang dilindungi Undang-Undang. Tugas pemerintah melayani dan melindungi secara optimal," katanya.
"Kita jangan lupa sejarah, di era pemerintahan siapakah kala WNI atau TKI bermasalah terlantar di kolong jembatan Kandara kota Jeddah, terlantar di matar gadim kota Jeddah, dan hingga kerusuhan berujung pembakaran di KJRI Jeddah. Mari kita bandingkan," sambung Sharief.
Sharief pun mengungkapkan, selain peluang untuk melanjutkan program repatriasi (pemulangan gratis), bila Presiden Jokowi kembali terpilih akan ada program kejutan yang selama ini dinantikan oleh para TKI atau WNI di luar negeri beserta keluarganya.
Akan disampaikan bila sudah waktunya, kalau disampaikan sekarang yang ada dijiplak lagi,” tutup politisi PDI Perjuangan ini.
