Bangka, Gesuri.id - Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan, Rudianto Tjen menyebutkan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan mempunyai peluang untuk melawan kotak kosong di beberapa daerah.
Menurutnya, kemungkinan hanya melawan kotak kosong diprediksi akan terjadi di Pilwalkot Pangkalpinang dan juga Pemilihan Bupati di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Tengah.
"Kalau untuk membangun Bangka Belitung ini tidak bisa hanya PDI Perjuangan, tetapi kita bersama-sama. Doakan dari 7 Kabupaten/Kota ini ada 2 atau 3 Kabupaten yang kita bersama-sama 100 persen, artinya kita bersama-sama cuma ada satu pasangan saja, artinya kotak kosong," ujar Rudianto Tjen, Jumat (2/8/2024) malam.
"Tapi mohon doa nya, karena memang hampir terjadi tetapi belum terjadi sampai hari ini, sedang kita usahakan. Kalau bisa kita besama-sama semua partai mengusung pasangan yang sama, kita harapkan semua berjalan lebih baik," sambungnya.
Ia juga mencatat dari 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bangka Belitung setidaknya sudah ada 6 rekomendasi dukungan yang dikeluarkan partainya.
Diketahui, DPP PDI Perjuangan telah memberikan rekomendasi dukungan pada beberapa bakal calon kepala daerah di Provinsi Bangka Belitung.
Rudianto Tjen memaparkan deretan rekomendasi itu diberikan pada Mulkan dan Ramadian alias Jendul untuk Kabupaten Bangka, kemudian pasangan calon Kedua, Kabupaten Bangka Selatan dengan pasangan Riza Herdavid dan Debby Vita Dewi.
Selanjutnya ada Kamaruddin Muten alias Afa dan Khairil Anwar untuk Kabupaten Belitung Timur, sementara untuk Kabupaten Bangka Barat dengan pasangan Markus dan Yus Derahman.
Kemudian untum rekomendasi di Kabupaten Bangka Tengah diberikan pada pasangan Algafry Rahman dan Efrianda (Yadi).
Tak hanya itu, Rudianto Tjen menegaskan partainya akan mengusung Maulan Aklil atau akrab disapa Molen dan dr Masagus M Hakim dalam Pilwalkot Pangkalpinang tahun 2024.
Sementara itu, saat disinggung mengenai kontestasi di Pemilihan Gubernur Anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung itu mengaku saat ini keputusan berada ditangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
"Kalau Gubernur itu kan wewenang Ketua Umum saya, artinya kalau kita sebagai pengurus DPP saja tidak bisa memutuskan. Ketua Umum saya, PDI Perjuangan sudah kita berikan masukan, kita masih menunggu keputusan Ketua Umum," ucapnya.
