Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Safaruddin menegaskan menolak dengan tegas praktik politik uang dalam perhelatan Pilkada serentak.
Menurutnya, ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani masalah ini, yaitu Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
BaCa: Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Berniat Ikuti Pilkada
“Terkait politik uang, ada Gakkumdu. Siapapun yang menemukan praktik ini, segera laporkan ke Bawaslu atau Gakkumdu,” ujar Safaruddin usai Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Sabtu (14/9).
Tak hanya berhenti di pernyataan publik, Safaruddin juga memberikan instruksi tegas kepada para kader PDI Perjuangan di Kalimantan Timur.
Ia meminta agar para kader aktif melaporkan setiap indikasi politik uang yang terjadi di wilayah mereka.
BaCa: Ganjar: Perlu Ada Ruang 'Check and Balances' di Pemerintahan
“Semua kader sudah diberi tahu, jaga wilayah masing-masing. Kalau ada politik uang, segera laporkan ke Bawaslu atau Gakkumdu,” tegasnya.
Fenomena politik uang ini memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Namun, harapan masih ada ketika ada langkah konkret dari para pemimpin partai untuk bersikap tegas dalam menghadapi praktik
