Jakarta, Gesuri.id - Pemerhati Politik, Saiful Huda Ems menilai bahwa motif pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagian dari politisasi hukum.
Huda menyebut, bahwa rezim penguasa saat ini ingin ‘mengkorupsikan’ orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan saat ini. Salah satunya, yang menjadi target adalah Hasto Kristiyanto.
Dimana, model itu pernah digunakan oleh rezim orde baru dengan memberi cap ‘PKI’ kepada pihak yang kritis terhadap pemerintah.
Dia juga menyoroti perampasan barang pribadi Hasto berupa handphone dan buku catatan strategi Partai yang dilakukan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti.
Huda mengatakan, perampasan itu jelas mengarah pada upaya untuk mengalahkan PDI Perjuangan pada Pilkada serentak tahun 2024, mendatang.
Hal itu disampaikan Saiful Huda saat Focus Group Discussion bertajuk ‘Tata Cara Hukum & Model Kerja Aparat Penegak Hukum pada Kasus Politik’ di The Tribrata Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
“(Perampasan HP dan Buku Partai) kemana arahnya ini jelas, menurut saya untuk mengalahkan PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak November 2024, maka jelas siapa yang ada di belakang ini,” kata Saiful Huda.
“Kalau tidak percaya bahwa pemanggilan Hasto sebagai saksi tetapi aromanya sudah seperti tersangka, karena ini aromanya politik adalah ketika KPK penyidik KPK Rosa Purbo Bekti merampas merampok handphonenya Hasto bersama buku catatan harian Hasto yang berisi tentang strategi perjuangan PDI Perjuangan di dalam menghadapi Pilkada serentak November 2024, juga tentang komunikasi-komunikasi politik antara Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati,” sambung dia.
“Ini jelas kelihatan motif di balik ini, inilah yang saya sebut dengan politisasi hukum di dalam kasus Harun Masiku yang menjerat nama besar Hasto Kristiyanto,” tambah Huda.
Huda juga menilai, rezim penguasa saat ini sedang membidik, mempersoalkan atau paling tidak menghancurkan nama besar dan nama baik orang-orang yang kritis terhadap Pemerintah.
“Kalau enggak itu asal menyembah pada rezim Jokowi seperti akan dilindungi, selamat,” ujarnya.
Huda pun menilai, tindakan sewenang-wenang penyidik KPK Rossa Purbo Bekti yang merampas buku catatan strategi Partai ini serta pelemahan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah membuat kehidupan demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja.
Bahkan, dia menyebut bahwa wibawa demokrasi di Indonesia sudah dihancurkan.
“Sudah tidak ada lagi wibawanya demokrasi, padahal dahulu sangat lumayan diperhatikan pertumbuhan demokrasi di Indonesia sekarang yang hancur dengan adanya hal-hal yang seperti ini,” jelasnya.
Hadir pula sebagai pembicara dalam acara tersebut diantaranya, Praktisi Hukum Henry Yosodiningrat, Mantan Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma, Direktur eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid dan Politisi PDIP Adian Napitupulu.
