Yogyakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai bahwa sanksi etis yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Anies Baswedan merupakan sebuah sanksi serius. Hal ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak agar menjaga suasana menjadi lebih kondusif dengan menghormati seluruh aturan main dan tahapan-tahapan Pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU.
Baca: Pelecehan Seksual di Gunadarma, Arteria: DPR Tindaklanjuti
Kata Hasto, Bawaslu adalah wasit Pemilu, suatu lembaga yang akan bekerja untuk memastikan hal-hal yang diatur dalam Undang-undang bisa berjalan sebaiknya. Termasuk dalam memastikan tidak ada kampanye yang dilakukan terlalu dini, di luar tahapan yang ada. “Bisa dibayangkan di perguruan tinggi kalau ada ujian, lalu ada mahasiswa yang mengerjakan ujian dulu, sementara yang lain belum dapat soal ujian,” kata Hasto.
Terkait sanksi yang diberikan Bawaslu terhadap Anies, Hasto menilai bahwa sanksi etis itu sebenarnya hal yang serius.
“Ketika Bawaslu merekomendasikan itu sebagai pelanggaran etis, maka dengan kategori pelanggaran etis itu justru sesuatu hal yang sifatnya menjadi sangat gamblang. Karena menyangkut etika bagi seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai pemimpin,” lanjut Hasto.
Baca: Hasto Tepis Tuduhan Amien Rais soal Gagalnya Partai Ummat
Yang jelas, Hasto menilai kasus Anies itu seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Yakni bagaimana semua bersama-sama berkomitmen mengikuti aturan main.
