Jakarta, Gesuri.id - Berasal dari PDI Perjuangan, kehadiran Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pada sidang sengketa Pilpres 2024, dinilai ngeri-ngeri sedap.
Pasalnya, Risma memiliki kunci perihal bansos yang dipersoalkan oleh pemohon dalam sengketa Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Choirul Umam, Jumat (5/4/2024).
“Memang kehadiran dari Bu Risma ini ngeri-ngeri sedap, karena bagaimanapun juga Bu Risma ini sepertinya memegang kunci,” ucap Ahmad.
“Karena dalam konteks kebijakan Bansos tentu Menteri Sosial bagian dari stakeholders utama yang kemudian bisa mencermati bagaimana distribusi kebijakan dalam konteks bansos ini.”
Selain itu, lanjut Ahmad, menjadi menarik untuk disimak kehadiran Risma dalam sidang bukan hanya kapasitasnya sebagai Menteri Sosial.
Melekat dalam identitas Risma adalah kapasitasnya sebagai politisi dari PDI Perjuangan.
“Nah yang menjadi menarik adalah, Bu Risma hadir dalam kesempatan ini bukan sekadar seorang Menteri Sosial, tetapi juga melekat pada diri beliau adalah sebagai politisi dari PDI Perjuangan. Artinya bahwa ada tugas tupoksi dalam kapasitas sebagai Menteri Sosial dalam menjalankan teknokrasi,” kata Ahmad.
“Tetapi di saat yang sama ada keterpanggilan dalam konteks ini tanggung jawab politik yang harus ia jalankan sebagai kader yang dipercaya oleh PDI Perjuangan. Nah kalau misal posisinya PDIP adalah berada di seberang di kubu lawan dari 02, maka patut diduga Bu Risma akan membuka Kotak Pandora, akan membuka sejumlah data informasi yang bisa jadi ini akan menjadi sebuah serangan telak kepada kubu 02,” ucapnya.
Apalagi perihal bansos sudah pernah disampaikan Risma dalam rapat kerja bersama DPR di Komisi 8.
“Disampaikan bahwa ada proses pendistribusian Bansos yang tampaknya beliau sendiri bisa melihat itu, tetapi tidak bisa menjangkau itu, (seperti di) akuarium, itu kemudian dikonfirmasi oleh Bu Sri Mulyani, meskipun Bu Sri Mulyani juga bahasanya lebih agak Netral ya, tetapi bahwa ada lonjakan dana atau lonjakan alokasi anggaran untuk Bansos,” ujar Ahmad.
“Itu menjadi sebuah pertanyaan besar dalam konteks kebijakan publik. Apakah betul ini murni kebijakan negara untuk merespon El Nino atau dalam konteks penurunan ekonomi negara terutama di fase awal tuh serapannya itu tidak begitu optimal, ataukah memang betul-betul tujuannya untuk politik.”
