Jakarta, Gesuri.id - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengungkap bahwa partainya tengah berupaya untuk mengusung pasangan calon untuk Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur atau Pilkada Jatim.
Seno menegaskan segala bentuk komunikasi politik untuk berkoalisi sedang dilakukan PDI Perjuangan mencegah kemunculan pasangan calon tunggal.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Berniat Ikuti Pilkada
"Dalam iklim demokrasi yang sehat, apalagi sekelas Provinsi Jatim, semestinya tidak ada kotak kosong," kata Seno dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Adapun petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menjadi pasangan calon yang telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan sejumlah partai politik lain. Jika tak ada pasangan calon lain yang maju, Khofifah-Emil akan melawan kotak kosong.
Lebih lanjut, Seno menyebut Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terpenting bagi partainya. Dia menyatakan tidak akan membiarkan Khofifah - Emil melawan kotak kosong.
"Bagi kami, akan menjadi lucu kalau hanya diikuti oleh satu pasangan calon," tuturnya.
Seno mengatakan, PDI Perjuangan masih membuka komunikasi dengan sejumlah partai politik, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia mengungkit kerja sama antara PDIP dan PKB untuk mengusung Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno di Pilkada Jatim 2018.
Baca: Civitas Ganjar Paparkan Kinerja Ganjar Pranowo Di Jawa Tengah
"Ini semacam CLBK (cinta lama bersemi kembali) saja kalau harus mencari kesamaan dengan PKB," ujarnya.
Menurut Seno, kombinasi antara PDI Perjuangan dan PKB menjadikan pasangan calon yang akan diusung memiliki nilai utama, yakni nasionalis dan religius. "Tetapi memang secara formal dan definitif memang belum terbentuk," ucapnya.
Adapun kader PDI Perjuangan yang berpotensi maju sebagai penantang Khofifah berasal dari unsur menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas; dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
