Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, persoalan hak angket hendaknya menjadi tanggung jawab semua partai politik di DPR yang menginginkan demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Meski begitu, ia menyadari jika semua pihak kini tengah menunggu langkah PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Baca: Memaknai 34 Menit Ganjar Pranowo dan Najwa Shihab
"Yang saya rasa, kan, hari ini seluruh perhatian publik, menunggu PDI Perjuangan dan Bu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) untuk melangkah ke mana, untuk menyikapi seperti apa. Padahal sebenarnya kan persoalan angket ini bukan hanya PDI Perjuangan yang bertanggungjawab, tapi jadi tanggung jawab dari banyak elemen," kata Seno seperti yang dikutip melalui laman Kompas.com.
"Jadi di DPR sendiri ada banyak partai politik lain juga yang kemudian bisa aktif menyuarakan itu, menginisiasi itu," sambung dia.
Hal itu dia sampaikan usai ditanya apakah benar Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan sudah merestui partainya di DPR untuk menjadi motor penggerak hak angket. Seno menyatakan, persoalan hak angket juga perlu disuarakan oleh berbagai pihak selain PDI Perjuangan maupun partai politik.
Baca: Utilisasi Infrastruktur Jokowi, Lompatan Ekonomi Ala Ganjar Pranowo
Rencana hak angket, menurut dia, juga didukung oleh berbagai elemen masyarakat, semisal akademisi hingga mahasiswa. Ia berpendapat, suara-suara dukungan dari masyarakat terhadap hak angket, murni karena melihat proses Pemilu 2024 yang tidak memberikan pendidikan politik kepada generasi muda.
"Saat kemarin ada proses pemilu yang begitu instan nah bagaimana mau mengajarkan tentang misalnya kalau hari ini ada adagium proses tidak akan mengkhianati hasil, misalnya, pada para pelajar mahasiswa, itu akan jadi hal yang sulit dilakukan kalau negara sendiri telah memberikan teladan seperti kemarin," jelas Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini.
Di lain sisi, menurutnya, cara mengevaluasi para "aktor" yang diduga terlibat dalam kecurangan Pemilu, tidak hanya melalui hak angket di DPR.
