Jakarta, Gesuri.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan tidak ada yang tanya rahasia negara di debat ketiga.
Ia juga mendukung saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelaksanaan debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terus dievaluasi.
Demikian disampaikan usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna terkait peningkatan kinerja aparatur sipil negara melalui keterpaduan layanan digital pemerintah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Selasa (9/1/2024).
“Ya bagus. Bagus, ya memang harus lebih baik. Makin lama harus makin baik,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan.
Meski begitu, Mahfud mengaku tidak sepakat dengan pandangan Kepala Negara Presiden Jokowi yang menilai bahwa debat capres kedua yang menetapkan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik itu sama sekali tak ada konteks yang menyerang personal.
Bahkan, debat capres akan diikuti oleh Anies Baswedan (nomor urut 1), Prabowo Subianto (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (nomor urut 3) itu dinilainya masih dalam ranah dan substansi yang sesuai.
“Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan. Kalau bicara soal anggaran, itu bukan rahasia. Saya mantan menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang [soal] rahasia [data negara]. Jadi, tidak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara,” ujarnya.
Menurutnya, pertanyaan yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terhadap Prabowo Subianto merupakan data yang bisa dibuka di publik karena bukan mengenai strategi pertahanan.
“Itu kan soal alutsista. Engga bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya Rembungan, bukan debat,” pungkas Mahfud.
