Jakarta, Gesuri.id - Tim Hukum Paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap 100 persen mendagtarkan gugatan sengketa pemilu ke MK, Sabtu (23/3).
Gugatan itu didaftarkan untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.
BaCa: TPN Ganjar-Mahfud Datangi MK Daftar Gugatan Hasil Pilpres 2024
"Pada sore ini kami dari Tim hukum paslon 03 akan mendaftaran permohonan PHPU (sengketa pemilu) ke Mahkamah Konstitusi, kita sudah siap ya lebih dari 100 persen siap. Misi kita adalah ingin menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan republik, itu misi kita," ujar Deputi Tim Hukum paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis pada wartawan di Posko Ganjar-Mahfud, Setiabudi, Jaksel pada Sabtu (23/3).
Menurutnya, pihaknya ingin agar gugatan sengketa pemilu itu bisa dimenangkan oleh pihaknya. Sebabnya, dengan kemenangan itu, bisa menjaga Indonesia dan demokrasi yang ada di negara tercinta ini.
"Dari kemenangan itu kita mampu menjaga Indonesia. menjaga republik, menjaga demokrasi, menjaga masa depan kita karena kita bicara masa depan anak cucu kita, kita bicara mengenai masa depan demokrasi yang akan memberikan semua kesempatan bagi anak bangsa dengan adil, jujur, tanpa diskriminasi," katanya.
Dia menambahkan, momen ini disebut critical junction lantaran menjadi momen menentukan dan kritis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Utamanya pasca reformasi tahun 1998 lantaran Indonesia dihadapkan pada pemilu dan pilrpres dengan banyak masalah.
BaCa: Ganjar Pastikan Bakal Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
"This is the worst election in Indonesia, kalau anda baca majalah the economist di situ dikatakan this is the most undemocratic elections, kalau anda bandingkan dengan 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kalau anda baca tulisan great scott di new york times yang mereview buku mengenai Jokowi. Dia bicara The Indonesia Currupted Democracy, jadi demokrasi yang sudah sangat korup," katanya.
"Ini saya sebut sebagai critical junctions dalam hidup kita berbangsa dan bernegara, kita berada dalam satu konflik antara autoritarianism dengan demokrasi. Pemerintah yang kecenderungannya otoriter, dengan demokrasi yang kita dambakan," imbuhnya.
