Jakarta, Gesuri.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi sidang kabinet paripurna yang membahas program makan siang gratis, milik paslon Prabowo-Gibran.
Mahfud tidak mempersoalkan pembahasan tersebut meski pasangan Prabowo-Gibran belum resmi diumumkan sebagai pemenang di Pilpres 2024.
"Mungkin antisipasi, kalau nanti diputuskan menang ini programnya. Kan tidak apa-apa juga. Seumpama diputuskan tidak ya mungkin program yang lain." kata cawapres nomor urut 3, Mahfud MD dikutip Selasa (27/2).
Namun, mantan Menko Polhukam menyebut mulai memasukan program makan siang gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang kurang tepat dalam pemerintahan saat ini.
"APBN 2025?, kurang tepat." ucap Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud MD telah mengritik program makan siang gratis di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menurut Mahfud, hal itu tak tepat. Pasalnya, proporsi APBN 2025 itu dirancang dan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sedangkan program makan siang gratis, merupakan sebuah program yang digagas oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"(Progam makan siang gratis diproyeksikan masuk) APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ujar Mahfud saat ditemui di Bentara Budaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2024).
Mahfud menuturkan, program makan siang gratis bisa dimasukkan pada postur APBN Perubahan 2025 yang biasanya akan dirancang dan ditetapkan pada pertengahan tahun. Dengan demikian, kata Mahfud, 2025 telah masuk masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden baru.
"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," tutur Mahfud Meski demikian, Mahfud tetap menaruh kepercayaan positif terkait rencana program makan siang gratis yang akan masuk dalam RAPBN 2025. "Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," terang Mahfud.
