Ikuti Kami

Sistem Proposional Tertutup Meminimalisir Praktik Korupsi

Sistem proposional terbuka seperti sekarang juga membuat ongkos Pileg lebih mahal dan wataknya menjadi sangat individualis.

Sistem Proposional Tertutup Meminimalisir Praktik Korupsi
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira (kedua kiri). (Foto: gesuri.id/Imanudin)

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, berpendapat Pemilu Legislatif (Pileg) dengan sistem proposional tertutup mampu menimalisir praktik korupsi yang dilakukan anggota legislatif. Menurutnya, sistem proposional terbuka seperti sekarang juga membuat ongkos Pileg lebih mahal dan wataknya menjadi sangat individualis.

Baca: Korupsi Tak Lepas dari Sistem yang Dibangun Sejak Orba

"Meski peserta pemilu adalah partai politik, pelaku untuk memperebutkan suara itu individu. Individualisme dalam politik ini berkaitan erat dengan kapital," ujar Andreas dalam acara diskusi bertajuk "Masih Bisakah Berantas Korupsi?" yang diselanggarakan oleh Populi Center dan Smart FM Network, di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (1/12).

Dengan sistem proposional tertutup, dimana pemilih hanya mencoblos partai dan partai yang menentukan kadernya untuk duduk di kursi legislatif, membuat partai semakin selektif menempatkan kadernya sebagai wakil bagi rakyat. Sebab, mau tidak mau, martabat partai lah yang langsung dipertaruhkan apabila kadernya melakukan tindak pidana, korupsi misalnya. 

"Kalau kita main di sistem yang tertutup itu tanggung jawabnya kolektif, pemenangan kolektif. Ketika mereka (partai) menentukan yang akan jadi, mereka dituntut untuk bertanggung jawab terhadap proses politik yang ada ketika orang-orang itu jadi (Anggota Dewan). Jadi di situ akan terjadi proses kaderisasi," jelas Andreas.

Andreas mengakui masih ada beberapa kader yang berhasil duduk sebagai anggota dewan dengan menggunakan bendera Partai, tetapi tanpa secara penuh melewati proses kaderisasi, dan pada akhirnya melakukan tindak pidana korupsi.

Baca: Revisi UU Korupsi, KPK Harus Introspeksi Jangan Hanya OTT

"Sekarang orang yang jadi, orang yang tidak dikenal, tiba-tiba terjadi seperti itu (melakukan tindak pidana korupsi)," ungkap Andreas.

Karenanya untuk saat ini, Andreas mengatakan partainya memiliki kebijakan pecat seketika apabila kadernya kedapatan melakukan tindak pidana korupsi. "Makanya kita, yang melakukan itu (korupsi), pecat," ujar Andreas.

Quote