Ikuti Kami

Soal Makan Siang Gratis, Mahfud MD: Presiden dan Menteri Bicaranya Beda, Mulai Tak Terkoordinasi

Menurut Mahfud MD, saat ini sudah tidak terkoordinasi dengan baik lagi antara menteri dan Presiden Jokowi.

Soal Makan Siang Gratis, Mahfud MD: Presiden dan Menteri Bicaranya Beda, Mulai Tak Terkoordinasi
Cawapres Mahfud MD

Jakarta, Gesuri.id - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali menanggapi simulasi program makan siang gratis yang digagas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sekolah di Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Menurut Mahfud MD, saat ini sudah tidak terkoordinasi dengan baik lagi antara menteri dan Presiden Jokowi dalam menginformasikan soal program makan siang gratis yang merupakan program dan janji pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

"Kan saya sudah bilang, seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang. Menunggu nanti presiden baru, misalkan Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo. Menunggu itu," kata Mahfud usai jogging di kawasan GBK, seperti ditayangkan Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

Artinya kata Mahfud, pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet, baiknya menunggu sesudah 20 Oktober 2024 atau pelantikan presiden baru.

"Agar lebih etis. Itu kan karena itu," kata Mahfud.

"Tapi sekarang ini bicaranya beda-beda. Presidennya bilang ndak bicarakan itu, menterinya bilang iya, ya macam-macam sudah. Karena ini sudah mulai gak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud.

Saat ditanya tanggapannya apakah soal program makan siang gratis ini mesti dibuat menko khusus tersendiri, Mahfud menyerahkannya kepada pemerintah baru.

"Ya, terserah saja pada presiden terpilih," ujar Mahfud.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024), membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran.

Makan siang dan susu gratis merupakan andalan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Ia mengatakan kondisi itu untuk mempercepat dan mempermudah presiden dan pemerintahan periode selanjutnya untuk bekerja, sehingga mereka tidak perlu kembali mengajukan anggaran kepada DPR.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," ujarnya.

Keterangan Jokowi itu berbeda dengan apa yang disampaikan sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia maju, yang menghadiri rapat tersebut pada awal pekan ini.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia misalnya, ia menyebut program makan siang dan susu gratis ala Prabowo-Gibran dibahas dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2) lalu.

Menurutnya, program tersebut dibahas untuk menyesuaikan dengan rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2025.

Ia juga menjelaskan alasan program Prabowo-Gibran dibahas karena mengakomodir paslon yang berpotensi besar menang.

Kendati KPU belum mengeluarkan keputusan final terkait pemenang Pilpres 2024, namun Bahlil menyebut pemerintah sudah meyakini paslon terpilih.

Sehingga pemerintah menurutnya juga harus mengantisipasi program prioritas paslon terpilih masuk dalam hitungan RAPBN 2025.

Dalam rapat kali ini, kata Bahlil, program makan siang dan susu gratis dibahas pada tahapan pertama.

Ke depannya, pemerintah akan melakukan rapat lanjutan untuk menindaklanjuti program prioritas itu.

Bahlil juga mengklaim anggaran Indonesia cukup untuk program tersebut.

"Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan," ujar Bahlil.

Sebelum ada pernyataan Bahlil, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menurutnya, program makan siang dan susu gratis Prabowo akan dibahas dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Airlangga mengatakan pembahasan KEM-PPKF 2025 bakal dilakukan minggu depan, yakni Senin (26/2). Pembahasan dilakukan langsung dalam Rapat Sidang Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"PPKF sedang dibahas, nanti Senin (26 Februari 2024) akan ada sidang kabinet. Jadi, tunggu saja Senin," kata Airlangga, Jumat (23/2/2024).

Sumber

Quote