Jakarta, Gesuri.id - Pertemuan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK pada Minggu (19/11), merupakan pertemuan dua tokoh yang prihatin atas kondisi demokrasi dan potensi kecurangan pada Pemilu 2024.
Demikian diungkap Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, beberapa saat lalu, Senin (20/11).
“Itu adalah pertemuan antara dua tokoh nasional yang prihatin dengan kondisi demokrasi menuju Pemilu 2024 saat ini,” kata Romy, sapaan karib Romahurmuziy.
Menurut Romy, Ganjar dan JK sama-sama merasa prihatin atas kondisi demokrasi di Tanah Air belakangan ini. Terutama, mengenai adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh aparat, baik aparat pemerintahan maupun aparat keamanan.
“Aparat ini siapa? Ya siapa saja yang melakukan kecurangan, apakah itu penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Terlebih kemarin juga sudah ada OTT anggota Bawaslu di Sumut, kemudian TNI/Polri, pejabat kepala daerah dan perangkatnya,” tutur Romy.
Lanjut Romy, pihaknya menengarai adanya potensi kecurangan pada Pemilu 2024. Untuk itu, Romy meminta netralitas aparat harus betul-betul dikawal oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.
“Karena tanda-tanda ke arah ketidaknetralan itu masih ada, bahkan semakin mengemuka. Seperti pencopotan baliho Mas Ganjar di Jogja baru-baru ini, dan itu kan beruntun,” sambungnya.
