Jakarta, Gesuri.id – DPP PDI Perjuangan hadiri konsolidasi internal pemenangan Pilgub Banten dan Pilkada Kota Tangerang, Minggu (3/11) siang. Agenda yang sedianya dihadiri Sekjen Hasto Kristiyanto, karena berhalangan hadir diwakili oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur H. Nababan.
Dalam kesempatan itu, Sukur Nababan yang hadir bersama Ribka Tjiptaning menyampaikan salam permohonan maaf dari Sekretaris Jendral karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Namun begitu, Sukur menegaskan bahwa jiwa dan semangat Hasto ada membersamai acara ini.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
“Saya ingin sampaikan bahwa Pak Ade dan Pak Maryono kalau sudah jadi harus menjawab persoalan yang ada. Lalu kenapa harus Airin-Ade dan Sachrudin-Maryono bukan yang lain, alasan ini wajib disampaikan ke pemilih bahwa kedua paslon Banten dan Kota Tangerang ini adalah solusi dari masalah yang ada,” papar Sukur dihadapan ratusan kader yang akan menjadi saksi di TPS wilayah se Kecamatan Batuceper itu.
Dikatakan Sukur bahwa rakyat harus memiliki rumah agar bisa berteduh dan tidak takut banjir, rakyat harus punya persediaan makanan yang cukup, memiliki uang agar bisa melanjutkan pendidikan hingga bisa pergi ke rumah sakit kalau sedang sakit.
Pemimpin juga harus bisa memfasilitasi rakyat agar berpenghasilan serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja.
“Kami DPP bertemu calon kepala daerah untuk dibekali, bukan untuk kemegahan apalagi korupsi tapi harus jadi pimpinan daerah yang mengabdi kepada rakyat sehingga rakyat melihat pemimpinnya itu senang dan gembira,” tutur Anggota DPR RI itu.
Sukur pun meyakinkan kepada masyarakat paslon yang diusung PDI Perjuangan sangat paham bagaimana membangun Banten dan Kota Tangerang menuju arah yang lebih baik.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Calon yang diusung juga ketika nanti dilantik harus memastikan tidak ada lagi masyarakat ketika berobat datang ke rumah sakit duduk diemperan karena tidak punya uang, tapi cukup dengan KTP masyarakat mudah akses untuk berobat.
“Kalau BPJS tidak ada segera diurus dan jangan sampai dipersulit. Untuk pendidikan pastikan kepala daerah nanti jangan sampai ada yang putus sekolah, gak bisa masuk negeri sekolah di swasta dan mahal tapi pastikan ruang belajar cukup dan anak kita nyaman bisa sekolah. Itu tugas pemimpin bukan hanya pidato-pidato saja,” terangnya.
