Ternate, Gesuri.id - Sultan Tidore, Husain Alting Sjah mengembalikan berkas formulir pendaftaran penjaringan bakal calon kepala daerah di sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku Utara (Malut).
Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah, mengatakan, dirinya mengembalikan berkas formulir pendaftaran penjaringan bakal calon gubernur Malut untuk periode 2024-2029 sebagai bukti keseriusan untuk maju di Pilkada serentak.
"Pengembalian formulir tersebut diterima langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Malut, Muhammad Sinen," ujar Husain Sjah, Rabu (8/5).
Menurut dia, mekanisme selanjutnya semua dikembalikan ke PDI Perjuangan lantaran setiap partai politik (Parpol) itu mempunyai kebijakan tersendiri untuk menentukan yang bakal mengantongi rekomendasi.
Sementara tempat yang sama, Ketua DPD PDI Perjuangan Malut, Muhammad Sinen, bahwa semua keputusan dari hasil penjaringan bakal diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Pihaknya juga akan mempelajari dari para kandidat yang sudah ikut mendaftar di PDI Perjuangan sampai dimana komitmennya terhadap partai.
Oleh karena itu, pihaknya tidak menutup ruang kepada kandidat lainnya yang ikut mendaftarkan diri di partainya hanya saja, berharap dari para calon tersebut bisa melahirkan pemimpin yang baik.
Ia menyebutkan, berdasarkan hasil rapat kemarin tanpa ada arahan semua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan kabupaten/kota di Maluku Utara mengusulkan nama Sultan Tidore, H.Husain Syah menjadi calon gubernur Malut.
"Dari 10 DPC PDI Perjuangan, Sultan Husain Sjah mendapat didukung 9 DPC. Mines DPC Kotaq Tidore Kepulauan," kata Sinen.
Muhammad Sinen menambahkan, terkait siapa yang akan mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan untuk bertarung di Pilgub Malut, semua adalah Keputusan DPP PDI Perjuangan.
"Tentunya, yang mendaftar adalah putra-putra terbaik di Maluku Utara. Tidak semua putra terbaik ini direkomendasikan dan hanya satu orang, karena terbaik akan diputuskan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri," katanya.
Sementara untuk posisi calon wakil gubernur, kata Wakil Wali Kota Tidore ini, diserahkan kepada calon gubernur, namun harus melalui penilaian partai.
