Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyambut dengan baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap sebagai kemenangan penting dalam melawan oligarki partai politik yang berusaha membajak demokrasi dan kedaulatan rakyat melalui strategi "kotak kosong." Hal itu ia sampaikan dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (20/8).
"Putusan ini harus dilihat sebagai sebuah kemenangan dalam menghadapi upaya oligarki yang mencoba merampas kedaulatan rakyat. Dengan keputusan ini, rakyat mendapatkan lebih banyak pilihan dalam pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Semakin banyak calon, semakin banyak pilihan pemimpin yang bisa dipertimbangkan oleh rakyat. Ini baik bagi rakyat dan partai politik, tetapi tentu buruk bagi oligarki dan elit politik yang anti-demokrasi," ujar Deddy.
Menurutnya, keputusan MK ini juga memiliki dampak positif dalam menekan politik uang atau "mahar politik" yang sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Dengan lebih banyaknya calon yang harus diusung, partai politik akan dipaksa untuk memilih dan mengusung kandidat-kandidat terbaik. Selain itu, keputusan ini juga membuka pintu bagi partai-partai non-parlemen untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, sehingga tidak ada suara rakyat yang terabaikan.
"Bagi kami, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Selama ini, ada upaya dari penguasa dan antek-anteknya untuk meminggirkan PDI Perjuangan agar tidak bisa mencalonkan kandidat di banyak daerah. Dengan putusan ini, kami memastikan bisa maju di daerah-daerah yang selama ini dikuasai oleh oligarki tertentu, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jember, Banten, Papua, dan lainnya," tegasnya.
Keputusan MK ini dipandang oleh Deddy yang juga menjabat anggota DPR RI itu sebagai peluang besar bagi PDI Perjuangan untuk memperkuat kaderisasi dan proses rekrutmen calon yang lebih baik, serta memperjuangkan keadilan dan kedaulatan rakyat di seluruh Indonesia.
