Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengisyaratkan partai politik koalisi yang terbentuk selama masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak perlu dibubarkan. Menurutnya, proses rekonsiliasi pasca Pilpres sudah berjalan dengan baik.
Baca: Koalisi Prabowo Disusupi Aksi Makar yang Anti Demokrasi
"Stabilitas politik dalam negeri pasca Pileg dan Pilpres, baik pusat dan daerah termasuk di dalamnya partai politik, termasuk di dalamnya elemen-elemen masyarakat walaupun ada dinamika yang dinamis, saya kira masih terkendali dengan baik. Fungsi pemerintahan juga jalan baik di tingkat pusat dan daerah," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/6).
Tjahjo mengungkapan banyak elit politik yang telah menggunakan perayaan Hari Raya Idulfitri sebagai momen untuk membangun rekonsiliasi pasca Pemilu 2019 lalu. Silaturahmi itu dia nilai sudah sangat tepat dan baik.
"Saya kira rekonsiliasi yang ada dengan menggunakan momen silahturahim Idul Fitri, saya kira sangat baik. Karena menyangkut budaya kita, saling memaafkan, saling menerima sebuah proses politik apapun," ucap Tjahjo.
"Ada tokoh-tokoh politik yang membangun komunikasi dari partai, itu sangat menggembirakan. Itu budaya kita," pungkasnya.
Sedangkan soal proses hukum di Mahkamah Konstitusi pasca Pemilu 2019, menurut politisi senior PDI Perjuangan itu berharap semua pihak bisa mengikuti aturan dan mekanisme yang ada.
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang melempar saran tersebut melalui akun Twitter-nya, Minggu (9/6). Rachland mengatakan pembubaran itu diperlukan untuk menurunkan tensi politik dan menghindari potensi benturan di masyarakat.
Baca: TKN Tolak Usulan Demokrat untuk Membubarkan KIK
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.
Tak hanya KIK saja, Rachland juga menganjurkan agar koalisi Indonesia Adil dan Makmur milik Prabowo-Sandiaga juga dibubarkan. "Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," lanjutnya.
