Jakarta, Gesuri.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menolak mentah-mentah usulan Partai Demokrat yang meminta Jokowi dan Prabowo Subianto untuk membubarkan koalisi masing-masing.
Alasannya agar menurunkan tensi politik yang terjadi pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Baca: Basarah: Rekonsiliasi Tak Harus Tunggu Putusan MK
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai usulan tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, suatu pemerintahan harus didukung oleh partai-partai politik dan dikontrol pihak oposisi sehingga pemerintah berjalan efektif dan efisien.
"Jadi kalau kemudian isunya digeser bahwa koalisi bisa membahayakan persatuan, itu cara berpikir yang salah dan keliru," ujar Karding kepada wartawan, Senin (10/6).
Karding menilai permasalahannya bukan pada koalisi, namun bagaimana membangun tradisi antar politisi, pemimpin, institusi, dan masyarakat dalam setiap kompetisi politik dibarengi dengan sikap siap menang dan siap kalah.
Sedangkan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menilai Demokrat sengaja mengirim pesan ganjil kepada partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) karena mereka ingin bergabung ke dalam KIK, namun meminta KIK dibubarkan.
"Ini tentu menimbulkan tanda tanya bagi kami di KIK, PD masih diluar saja kemaunnya aneh-aneh, tidak berusaha menciptakan common understanding terhadap kami yang sudah didalam. Lha jangan-jangan nanti kalo didalam juga aneh-neh komunikasi publiknya dengan sesama anggota KIK," ujar Arsul saat dihubungi wartawan.
Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Verry Surya Hendrawan. Menurutnya, anjuran tersebut tidak relevan dan mengada-ngada.
Verry menilai keberadaan KIK perlu dilanjutkan, karena sejak awal terbentuk KIK bersama Jokowi-Ma'ruf Amin telah sepakat untuk bersinergi dalam membangun bangsa dan negara. "Artinya, lima tahun ke depan KIK perlu terus berperan mengawal pemerintah dalam menyelesaikan program-program yang ditawarkan dalam masa kampanye," kata Verry dalam keterangan tertulisnya.
Verry juga menyayangkan jika nantinya benar Koalisi Adil dan Makmur dibubarkan. Pasalnya, koalisi itu diperlukan untuk menjadi unsur koreksi dan penyeimbang demi bersama-sama memajukan Indonesia.
"Jadi, keberadaan KIK tidak memiliki potensi untuk mengawetkan permusuhan karena sebaliknya, kami hadir justru untuk menguatkan demokrasi di negara tercinta ini dan akar rumput kita semakin dewasa dalam berdemokrasi dan menyikapi semua hal di atas," ujarnya.
Baca: TKN Dukung Polisi Ungkap Pemodal Pembunuh Bayaran
Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik yang melempar saran tersebut melalui akun Twitter-nya, Minggu (9/6). Rachland mengatakan pembubaran itu diperlukan untuk menurunkan tensi politik dan menghindari potensi benturan di masyarakat.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.
Tak hanya KIK saja, Rachland juga menganjurkan agar koalisi Indonesia Adil dan Makmur milik Prabowo-Sandiaga juga dibubarkan. "Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," lanjutnya.
